Wali Kota Malang Peni Suparto yang sebelumnya getol menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi, mengaku siap mematuhi rencana pemberlakuan aturan penggunaan BBM jenis pertamax bagi kendaraan di atas 1.500 cc dan mobil dinas.https://economy.okezone.com/read/2012/04/26/19/619186/soal-pembatasan-bbm-wali-kota-malang-manut-pemerintahidhttps://economy.okezone.com/read/2012/04/26/19/619186/soal-pembatasan-bbm-wali-kota-malang-manut-pemerintahhttps://economy.okezone.com/read/2012/04/26/19/619186/soal-pembatasan-bbm-wali-kota-malang-manut-pemerintahKamis 26 April 2012 17:18 WIBHari IstiawanIlustrasi. Foto: Heru Haryono/okezonehttps://img.okezone.com/content/2012/04/26/19/619186/Mo8JSYzc4u.jpgMALANG - Wali Kota Malang Peni Suparto yang sebelumnya getol menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, mengaku siap mematuhi rencana pemberlakuan aturan penggunaan BBM jenis pertamax bagi kendaraan di atas 1.500 cc dan mobil dinas.Menurut politisi PDIP ini, Pemerintah Kota Malang akan taat dan patuh terhadap aturan apapun yang ditetapkan pemerintah pusat jika hal itu memang yang terbaik dan sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat."Setiap peraturan pemerintah pusat harus dilaksanakan daerah," kata Peni Suparto, di Malang, Kamis (26/4/2012).Dia menambahkan, semua pemerintah daerah juga harus mengikuti dan menjalankan aturan tersebut. Peni pun juga meminta warga Kota Malang juga menerima kebijakan ini jika pemerintah benar-benar menetapkannya. Sebab, keputusan pemerintah pusat itu diharapkan membawa dampak positif terhadap rakyat.Karenanya, Peni meminta semua pihak menyadari dan memahami jika pemerintah benar-benar menetapkan aturan tersebut. Sebab, kata Peni, warga yang baik adalah yang taat terhadap peraturan.MALANG - Wali Kota Malang Peni Suparto yang sebelumnya getol menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, mengaku siap mematuhi rencana pemberlakuan aturan penggunaan BBM jenis pertamax bagi kendaraan di atas 1.500 cc dan mobil dinas.Menurut politisi PDIP ini, Pemerintah Kota Malang akan taat dan patuh terhadap aturan apapun yang ditetapkan pemerintah pusat jika hal itu memang yang terbaik dan sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat."Setiap peraturan pemerintah pusat harus dilaksanakan daerah," kata Peni Suparto, di Malang, Kamis (26/4/2012).Dia menambahkan, semua pemerintah daerah juga harus mengikuti dan menjalankan aturan tersebut. Peni pun juga meminta warga Kota Malang juga menerima kebijakan ini jika pemerintah benar-benar menetapkannya. Sebab, keputusan pemerintah pusat itu diharapkan membawa dampak positif terhadap rakyat.Karenanya, Peni meminta semua pihak menyadari dan memahami jika pemerintah benar-benar menetapkan aturan tersebut. Sebab, kata Peni, warga yang baik adalah yang taat terhadap peraturan.