Mulai Juli 2012 mendatang, tidak akan ada lagi pembangkit listrik baru yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM).https://economy.okezone.com/read/2012/05/04/19/624102/juli-tidak-ada-lagi-pembangkit-listrik-baru-gunakan-bbmidhttps://economy.okezone.com/read/2012/05/04/19/624102/juli-tidak-ada-lagi-pembangkit-listrik-baru-gunakan-bbmhttps://economy.okezone.com/read/2012/05/04/19/624102/juli-tidak-ada-lagi-pembangkit-listrik-baru-gunakan-bbmJum'at 04 Mei 2012 19:15 WIBPebrianto Eko WicaksonoIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/05/04/19/624102/Pew26v6yyv.jpgJAKARTA - Mulai Juli 2012 mendatang, tidak akan ada lagi pembangkit listrik baru yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu adalah salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM."Mulai Juli tahun ini tidak ada pembangkit listrik baru yang menggunakan BBM," kata Menteri ESDM Jero Wacik di kantornya, Jakarta, Jumat (4/5/2012)."Semua pembangkit listrik yang baru harus menggunakan energi baru sebagai bahan bakarnya. Seperti gas, geotermal dan air," imbuhnya.Dia melanjutkan, pembangkit listrik yang menggunakan BBM menghabiskan dana USD35-40 sen per kwh. Sedangkan dengan menggunakan energi terbarukan diperkirakan hanya membutuhkan biaya USD7 sen per kwh."Nanti akan ada Keputusan menteri untuk menghemat listrik dan air di instansi pemerintahan dan akan di awasi oleh sekjen instasi pemerintahan," ungkap dia.JAKARTA - Mulai Juli 2012 mendatang, tidak akan ada lagi pembangkit listrik baru yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu adalah salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM."Mulai Juli tahun ini tidak ada pembangkit listrik baru yang menggunakan BBM," kata Menteri ESDM Jero Wacik di kantornya, Jakarta, Jumat (4/5/2012)."Semua pembangkit listrik yang baru harus menggunakan energi baru sebagai bahan bakarnya. Seperti gas, geotermal dan air," imbuhnya.Dia melanjutkan, pembangkit listrik yang menggunakan BBM menghabiskan dana USD35-40 sen per kwh. Sedangkan dengan menggunakan energi terbarukan diperkirakan hanya membutuhkan biaya USD7 sen per kwh."Nanti akan ada Keputusan menteri untuk menghemat listrik dan air di instansi pemerintahan dan akan di awasi oleh sekjen instasi pemerintahan," ungkap dia.