BP Migas menyangkal jika Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2012 tentang peningkatan produksi minyak tidak berjalan.https://economy.okezone.com/read/2012/05/25/19/635564/bp-migas-sejumlah-bupati-sudah-dukung-peningkatan-produksi-minyakidhttps://economy.okezone.com/read/2012/05/25/19/635564/bp-migas-sejumlah-bupati-sudah-dukung-peningkatan-produksi-minyakhttps://economy.okezone.com/read/2012/05/25/19/635564/bp-migas-sejumlah-bupati-sudah-dukung-peningkatan-produksi-minyakJum'at 25 Mei 2012 15:26 WIBPebrianto Eko WicaksonoLogo BP Migas (Foto: BP Migas)https://img.okezone.com/content/2012/05/25/19/635564/gkjBLkZv3W.jpgJAKARTA - BP Migas menyangkal jika Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2012 tentang peningkatan produksi minyak tidak berjalan. Karena pada kenyataannya, di beberapa daerah sudah ada bupati yang diklaim menjalankan dengan baik."Bukan belum jalan, karena kalau dikatakan belum jalan enggak mungkin. Buktinya ada bupati di beberapa daerah sudah melaksanakan. Sudah jalan, tapi belum meluas," kata Kepala Divisi Humas, Security dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana, kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2012)."Kemungkinan Inpres tersebut ada yang belum menjalankan, karena masih butuh sosialisasi bagi pimpinan di daerah-daerah. Apalagi, Inpres itu baru diterbitkan sekira lima bulan lalu," tambah Gde.Dia menjelaskan, Inpers tersebut sudah sangat lengkap, baik itu aturan ataupun komponen didalamnya. Akan tetapi, jika ditambahkan komponen aparat keamanan maka akan lebih baik lagi."Inpres sudah sangat lengkap, apalagi kalau dimasukkan aparat keamanan, lebih lengkap lagi. Jadi kepolisisan enggak masuk. Yang dicakup kan baru Kemendagri, dan yang lainnya, sedangkan kepolisian belum," tutup Gde.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Januari 2012 telah mengeluarkan Inpres Nomor 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.Dinyatakan, dalam rangka pencapaian produksi minyak bumi nasional paling sedikit rata-rata 1,01 juta barel per hari pada 2014 untuk mendukung peningkatan ketahanan energi, Presiden menginstruksikan kepada menteri, gubernur dan bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.JAKARTA - BP Migas menyangkal jika Instruksi Presiden (Inpres) No 2 tahun 2012 tentang peningkatan produksi minyak tidak berjalan. Karena pada kenyataannya, di beberapa daerah sudah ada bupati yang diklaim menjalankan dengan baik."Bukan belum jalan, karena kalau dikatakan belum jalan enggak mungkin. Buktinya ada bupati di beberapa daerah sudah melaksanakan. Sudah jalan, tapi belum meluas," kata Kepala Divisi Humas, Security dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana, kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2012)."Kemungkinan Inpres tersebut ada yang belum menjalankan, karena masih butuh sosialisasi bagi pimpinan di daerah-daerah. Apalagi, Inpres itu baru diterbitkan sekira lima bulan lalu," tambah Gde.Dia menjelaskan, Inpers tersebut sudah sangat lengkap, baik itu aturan ataupun komponen didalamnya. Akan tetapi, jika ditambahkan komponen aparat keamanan maka akan lebih baik lagi."Inpres sudah sangat lengkap, apalagi kalau dimasukkan aparat keamanan, lebih lengkap lagi. Jadi kepolisisan enggak masuk. Yang dicakup kan baru Kemendagri, dan yang lainnya, sedangkan kepolisian belum," tutup Gde.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Januari 2012 telah mengeluarkan Inpres Nomor 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.Dinyatakan, dalam rangka pencapaian produksi minyak bumi nasional paling sedikit rata-rata 1,01 juta barel per hari pada 2014 untuk mendukung peningkatan ketahanan energi, Presiden menginstruksikan kepada menteri, gubernur dan bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.