Pasalnya, target penghematan ini tidak termasuk untuk pegawai pemerintah, tapi hanya mobil dinasnya.https://economy.okezone.com/read/2012/06/02/19/640148/penghematan-bbm-untuk-mobil-dinas-tidak-efektifidhttps://economy.okezone.com/read/2012/06/02/19/640148/penghematan-bbm-untuk-mobil-dinas-tidak-efektifhttps://economy.okezone.com/read/2012/06/02/19/640148/penghematan-bbm-untuk-mobil-dinas-tidak-efektifSabtu 02 Juni 2012 10:45 WIBFakhri RezyIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/06/02/19/640148/Zn1DdM0O40.jpgJAKARTA - Penghematan BBM subidi yang melarang mobil dinas pemerintah dinilai tidak akan efektif. Pasalnya, target penghematan ini tidak termasuk untuk pegawai pemerintah, tapi hanya mobil dinasnya."Penghematan BBM tidak hanya untuk mobil dinas, tetapi harus untuk orang dinasnya juga," ujar Pengamat Ekonomi UI yang juga Anggota KEN Nina Sapti Triaswati dalam Diskusi SINDO RADIO NETWORK di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6/2012).Nina menambahkan, kendati mobil dinasnya dilarang, tetapi PNS masih dapat menggunakan mobil lain untuk membeli BBM bersubsidi. Di mana uang yang dipakai juga berasal dari pemerintah. "Pemerintah harus menspesifikasikan tujuan pelarangan penggunaan BBM untuk pengguna mobil dinas," ujar Nina.Nina menegaskan, pengguna kendaraan sudah seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi, karena sembilan juta penduduk Indonesia adalah kalangan orang kaya. "Kalaupun harga BBM tidak dinaikan, maka pemerintah harus menggunakan sistem pajak," ujar Nina.Pajak yang digunakan bukan berdasarkan besarnya CC kendaraan, tetapi berdasarkan harga kendaraan tersebut. "Berdasarkan harga mobil, pajak yang dikenakan akan dibayar tiap tahun dalam perpanjangan STNK," ujar Nina.Nina menjelaskan, orang kaya pengguna mobil ada sembilan juta orang dan memakan sekira Rp100 triliun dana subsidi, yang seharusnya digunakan rakyat miskin.JAKARTA - Penghematan BBM subidi yang melarang mobil dinas pemerintah dinilai tidak akan efektif. Pasalnya, target penghematan ini tidak termasuk untuk pegawai pemerintah, tapi hanya mobil dinasnya."Penghematan BBM tidak hanya untuk mobil dinas, tetapi harus untuk orang dinasnya juga," ujar Pengamat Ekonomi UI yang juga Anggota KEN Nina Sapti Triaswati dalam Diskusi SINDO RADIO NETWORK di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (2/6/2012).Nina menambahkan, kendati mobil dinasnya dilarang, tetapi PNS masih dapat menggunakan mobil lain untuk membeli BBM bersubsidi. Di mana uang yang dipakai juga berasal dari pemerintah. "Pemerintah harus menspesifikasikan tujuan pelarangan penggunaan BBM untuk pengguna mobil dinas," ujar Nina.Nina menegaskan, pengguna kendaraan sudah seharusnya tidak menggunakan BBM bersubsidi, karena sembilan juta penduduk Indonesia adalah kalangan orang kaya. "Kalaupun harga BBM tidak dinaikan, maka pemerintah harus menggunakan sistem pajak," ujar Nina.Pajak yang digunakan bukan berdasarkan besarnya CC kendaraan, tetapi berdasarkan harga kendaraan tersebut. "Berdasarkan harga mobil, pajak yang dikenakan akan dibayar tiap tahun dalam perpanjangan STNK," ujar Nina.Nina menjelaskan, orang kaya pengguna mobil ada sembilan juta orang dan memakan sekira Rp100 triliun dana subsidi, yang seharusnya digunakan rakyat miskin.