Menghadapi gejolak kenaikan harga yang biasa terjadi pada hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan anggaran Rp10 miliar untuk menggelar operasi pasar murah (OPM).https://economy.okezone.com/read/2012/07/19/320/665516/hadapi-gejolak-harga-jabar-siapkan-rp10-miliar-untuk-opmidhttps://economy.okezone.com/read/2012/07/19/320/665516/hadapi-gejolak-harga-jabar-siapkan-rp10-miliar-untuk-opmhttps://economy.okezone.com/read/2012/07/19/320/665516/hadapi-gejolak-harga-jabar-siapkan-rp10-miliar-untuk-opmKamis 19 Juli 2012 12:31 WIBIman HerdianaIlustrasi. (Foto: Tangguh Putra/okezone)https://img.okezone.com/content/2012/07/19/320/665516/JpHshZXfJY.jpgBANDUNG - Menghadapi gejolak kenaikan harga yang biasa terjadi pada hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan anggaran Rp10 miliar untuk menggelar operasi pasar murah (OPM).Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Ferry Sofwan menjelaskan, anggaran Rp10 miliar itu disiapkan untuk satu tahun dalam menghadapi hari-hari besar seperti Lebaran.Pencairan anggaran tergantung pengajuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota (pemkab/pemkot) di Jabar, yang menerima laporan naiknya kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas). Patokan untuk menggelar OPM sendiri adalah kenaikan tiga komponen utama kepokmas, yakni beras, minyak goreng dan gula pasir."Jika tiga komponen kepokmas tersebut harganya naik hingga 10 persen, maka pemkab/pemkot tinggal mengajukan ke kita untuk penyelenggaraan OPM," kata Ferry, di sela paripurna di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (19/7/2012).Penyelenggaraan OPM tergantung kebutuhan kabupaten/kota. OPM bisa dilakukan awal, pertengahan, atau jelang akhir Ramadan. Ferry mengaku, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengajuan OPM."Pasar murah kabupaten/kota sudah diimbau. Belum ada ajuan. Patokan lihat kondisi harga beras, minyak goreng, dan gula pasir," katanya.Tiga kepokmas yang akan menjadi sasaran OPM tersebut karena harganya cenderung naik jelang Ramadan kini. Tiga komponen tersebut juga memengaruhi stabilitas harga."Sekarang gula pasir relatif tajam Rp13.500 per kilogram, minyak goreng rata-rata Rp12 ribu," sebutnya.Pelaksanaan OPM kepokmas sendiri jika ada yang mengajukan akan dilaksanakan di dekat pemukiman masyarakat, bukan di pasar. Sementara hasil evaluasi tahun lalu, belum seluruh kabupaten/kota yang melaksanakan OPM. "Tahun lalu baru lima kabupaten/kota yang ajukan OPM," pungkasnya.BANDUNG - Menghadapi gejolak kenaikan harga yang biasa terjadi pada hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan anggaran Rp10 miliar untuk menggelar operasi pasar murah (OPM).Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Ferry Sofwan menjelaskan, anggaran Rp10 miliar itu disiapkan untuk satu tahun dalam menghadapi hari-hari besar seperti Lebaran.Pencairan anggaran tergantung pengajuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota (pemkab/pemkot) di Jabar, yang menerima laporan naiknya kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas). Patokan untuk menggelar OPM sendiri adalah kenaikan tiga komponen utama kepokmas, yakni beras, minyak goreng dan gula pasir."Jika tiga komponen kepokmas tersebut harganya naik hingga 10 persen, maka pemkab/pemkot tinggal mengajukan ke kita untuk penyelenggaraan OPM," kata Ferry, di sela paripurna di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (19/7/2012).Penyelenggaraan OPM tergantung kebutuhan kabupaten/kota. OPM bisa dilakukan awal, pertengahan, atau jelang akhir Ramadan. Ferry mengaku, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait mekanisme pengajuan OPM."Pasar murah kabupaten/kota sudah diimbau. Belum ada ajuan. Patokan lihat kondisi harga beras, minyak goreng, dan gula pasir," katanya.Tiga kepokmas yang akan menjadi sasaran OPM tersebut karena harganya cenderung naik jelang Ramadan kini. Tiga komponen tersebut juga memengaruhi stabilitas harga."Sekarang gula pasir relatif tajam Rp13.500 per kilogram, minyak goreng rata-rata Rp12 ribu," sebutnya.Pelaksanaan OPM kepokmas sendiri jika ada yang mengajukan akan dilaksanakan di dekat pemukiman masyarakat, bukan di pasar. Sementara hasil evaluasi tahun lalu, belum seluruh kabupaten/kota yang melaksanakan OPM. "Tahun lalu baru lima kabupaten/kota yang ajukan OPM," pungkasnya.