Pemerintah berencana menambah kapasitas produksi Inalum dari 250 ribu ton saat ini menjadi 600 ribu ton. https://economy.okezone.com/read/2012/08/03/320/672773/menperin-produksi-inalum-akan-ditambah-jadi-600-ribu-tonidhttps://economy.okezone.com/read/2012/08/03/320/672773/menperin-produksi-inalum-akan-ditambah-jadi-600-ribu-tonhttps://economy.okezone.com/read/2012/08/03/320/672773/menperin-produksi-inalum-akan-ditambah-jadi-600-ribu-tonJum'at 03 Agustus 2012 13:20 WIBFakhri RezyMenperin MS Hidayat. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/08/03/320/672773/7UXKZm73Rs.jpgJAKARTA - Pemerintah berencana menambah kapasitas produksi Inalum dari 250 ribu ton saat ini menjadi 600 ribu ton."Nanti ada rencana akan ditambah kapasitas produksinya menjadi 600 ribu ton," ungkap Menteri Perindustrian MS Hidayat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat(4/8/2012). Hidayat juga mengatakan, pemerintah juga telah merencanakan investasi baru sebesar USD1,3 miliar atau sekira Rp12,22 triliun. Artinya, total dana yang harus disiapkan mencapai Rp19,2 triliun. "Total dana yang harus disiapkan sekira Rp19,2 triliun," ujar MS Hidayat.Seperti diketahui, komposisi pemegang saham Inalum saat ini adalah pemerintah 41,12 persen saham dan Nippon Asahan Alumunium 58,88 persen.Menurut kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, kerjasama tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013 dan saham Jepang akan diambilalih RI.JAKARTA - Pemerintah berencana menambah kapasitas produksi Inalum dari 250 ribu ton saat ini menjadi 600 ribu ton."Nanti ada rencana akan ditambah kapasitas produksinya menjadi 600 ribu ton," ungkap Menteri Perindustrian MS Hidayat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat(4/8/2012). Hidayat juga mengatakan, pemerintah juga telah merencanakan investasi baru sebesar USD1,3 miliar atau sekira Rp12,22 triliun. Artinya, total dana yang harus disiapkan mencapai Rp19,2 triliun. "Total dana yang harus disiapkan sekira Rp19,2 triliun," ujar MS Hidayat.Seperti diketahui, komposisi pemegang saham Inalum saat ini adalah pemerintah 41,12 persen saham dan Nippon Asahan Alumunium 58,88 persen.Menurut kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 1975 di Tokyo, kerjasama tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013 dan saham Jepang akan diambilalih RI.