<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Pengusaha Kelapa Sawit Nilai Kebijakan Pemerintah Salah Kaprah</title><description>Gabungan  Pengusaha Kelapa Sawit Indoneia (Gapki) Sumatera Utara menilai rencana  pemerintah Indonesia dan Malaysia membatasi suplai minyak sawit mentah (CPO) ke  pasar global salah kaprah.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2012/10/10/320/702071/pengusaha-kelapa-sawit-nilai-kebijakan-pemerintah-salah-kaprah</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2012/10/10/320/702071/pengusaha-kelapa-sawit-nilai-kebijakan-pemerintah-salah-kaprah"/><item><title>Pengusaha Kelapa Sawit Nilai Kebijakan Pemerintah Salah Kaprah</title><link>https://economy.okezone.com/read/2012/10/10/320/702071/pengusaha-kelapa-sawit-nilai-kebijakan-pemerintah-salah-kaprah</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2012/10/10/320/702071/pengusaha-kelapa-sawit-nilai-kebijakan-pemerintah-salah-kaprah</guid><pubDate>Rabu 10 Oktober 2012 18:14 WIB</pubDate><dc:creator>Wahyudi Aulia Siregar</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2012/10/10/320/702071/b1XidqXuPZ.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi (Foto: Corbis)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2012/10/10/320/702071/b1XidqXuPZ.jpg</image><title>Ilustrasi (Foto: Corbis)</title></images><description>MEDAN &amp;ndash; Gabungan  Pengusaha Kelapa Sawit Indoneia (Gapki) Sumatera Utara menilai rencana  pemerintah Indonesia dan Malaysia membatasi suplai minyak sawit mentah (CPO) ke  pasar global salah kaprah. Pasalnya kebijakan yang diambil untuk mendongkrak  harga yang sudah jatuh kurang mempertimbangkan kondisi di dalam negeri. 
&amp;nbsp;
Bendahara Gapki Sumut  Laksamana Adyaksa mengatakan, kondisi Indonesia dan Malaysia dalam mengambil  kebijakan itu sangatlah berbeda. Bila dipaksanakan, kebijakan itu justru akan  menempatkan Indonesia di posisi yang merugi. Pasalnya, kondisi dalam negeri  belum cukup mampu untuk menghadapi kebijakan tersebut.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Kondisi kita dan  Malaysia itu berbeda di Malaysia masalahnya hanya karena produksi berlebih di  Indonesia masalah distribusi. Malaysia bisa menampung kelebihan produksinya  lewat tangki-tangki raksasa yang dimiliki pabrik, maupun yang difasilitasi  pemerintah di pelabuhan,&amp;rdquo; ungkap dia, Rabu (10/10/2012).
&amp;nbsp;
Laksamana menambahan,  pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena komoditas  CPO bukanlah karet yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Begitupun jika  pemerintah bersikeras melakukan pembatasan. Dia berharap pemerintah membangun  terlebih dahulu infrastruktur tangki penampungan. 
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Bisnis CPO ini bukan  hanya milik pengusaha tapi erat pula hubungannya dengan petani sebagai penghasil  bahan baku. Kalau suplai global di batasi, tentunya bukan produksi kita yang  terhambat, tapi juga petani. Hasil panen petani pastinya tak akan bisa kita  tampung &amp;nbsp;akan membuat harga menurun,&amp;rdquo; tambahnya. 
&amp;nbsp;
Namun, jika  pemerintah suda membangun tangki penampungan berkapasitas, petani yang akan  menikmati dampak dari kenaikan harga pembatasan suplai.(gna)


&amp;nbsp;</description><content:encoded>MEDAN &amp;ndash; Gabungan  Pengusaha Kelapa Sawit Indoneia (Gapki) Sumatera Utara menilai rencana  pemerintah Indonesia dan Malaysia membatasi suplai minyak sawit mentah (CPO) ke  pasar global salah kaprah. Pasalnya kebijakan yang diambil untuk mendongkrak  harga yang sudah jatuh kurang mempertimbangkan kondisi di dalam negeri. 
&amp;nbsp;
Bendahara Gapki Sumut  Laksamana Adyaksa mengatakan, kondisi Indonesia dan Malaysia dalam mengambil  kebijakan itu sangatlah berbeda. Bila dipaksanakan, kebijakan itu justru akan  menempatkan Indonesia di posisi yang merugi. Pasalnya, kondisi dalam negeri  belum cukup mampu untuk menghadapi kebijakan tersebut.
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Kondisi kita dan  Malaysia itu berbeda di Malaysia masalahnya hanya karena produksi berlebih di  Indonesia masalah distribusi. Malaysia bisa menampung kelebihan produksinya  lewat tangki-tangki raksasa yang dimiliki pabrik, maupun yang difasilitasi  pemerintah di pelabuhan,&amp;rdquo; ungkap dia, Rabu (10/10/2012).
&amp;nbsp;
Laksamana menambahan,  pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena komoditas  CPO bukanlah karet yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Begitupun jika  pemerintah bersikeras melakukan pembatasan. Dia berharap pemerintah membangun  terlebih dahulu infrastruktur tangki penampungan. 
&amp;nbsp;
&amp;ldquo;Bisnis CPO ini bukan  hanya milik pengusaha tapi erat pula hubungannya dengan petani sebagai penghasil  bahan baku. Kalau suplai global di batasi, tentunya bukan produksi kita yang  terhambat, tapi juga petani. Hasil panen petani pastinya tak akan bisa kita  tampung &amp;nbsp;akan membuat harga menurun,&amp;rdquo; tambahnya. 
&amp;nbsp;
Namun, jika  pemerintah suda membangun tangki penampungan berkapasitas, petani yang akan  menikmati dampak dari kenaikan harga pembatasan suplai.(gna)


&amp;nbsp;</content:encoded></item></channel></rss>
