Modus pemerintah di daerah yang meminta upeti dari kalangan pengusaha seperti yang terjadi dalam kasus Buol marak terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerahhttps://economy.okezone.com/read/2012/11/05/320/713968/bappenas-tahu-pengusaha-daerah-sering-dimintai-upetiidhttps://economy.okezone.com/read/2012/11/05/320/713968/bappenas-tahu-pengusaha-daerah-sering-dimintai-upetihttps://economy.okezone.com/read/2012/11/05/320/713968/bappenas-tahu-pengusaha-daerah-sering-dimintai-upetiSenin 05 November 2012 17:46 WIBIman RosidiIlustrasi (Foto: Corbis)https://img.okezone.com/content/2012/11/05/320/713968/Pt0V8VsKt0.jpgJAKARTA - Modus pemerintah di daerah yang meminta upeti dari kalangan pengusaha seperti yang terjadi dalam kasus Buol marak terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Praktek itu kerap dilakukan penguasa daerah dengan aturan yang dibuatnya sendiri."Ini sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum dan dilakukan secara sembunyi," kata Ketua Advokasi Kebijakan Publik Antony Herman di Jakarta, Senin (5/11/2012).Antony mengaku pihaknya banyak menerima keluhan dari kalangan pengusaha terkait perilaku pemerintah daerah ini. Bahkan, Pemda sengaja mengkondisikan untuk mempersulit proses perizinan usaha di daerah."Celah ini yang kelihatannya dimainkan oleh oknum-oknum di daerah dimana pengusaha mengejar tenggat waktu realisasi bisnisnya sementara perizinan bisnisnya tergantung kepada mereka. Disitulah terjadi transaksi," sebutnya.Bahkan, lanjut dia, Bappenas mengetahui permasalahan investasi yang dihadapi pengusaha di daerah. "Bappenas sendiri mengatakan bahwa high cost economy mencapai 30 persen lebih dari total operating cost-nya pengusaha," ujarnya.Namun, lanjut Antony, perbaikan iklim di tiap daerah tidak signifikan meski data itu setiap tahun dikirim ke Kemenko Perekonomian. "Seolah-olah dengan sistem otonomi yang ada ini, pemerintah pusat tidak terlalu banyak untuk meluruskan itu karena memang penyerahan kewenangan daerah beberapa aspek perizinan. Itu membuat mereka seolah-olah tidak mempunyai langkah kecuali Presiden mengimbau kepada Gubernur dan Bupati untuk membenahi itu," paparnya.Karena itu, Advokasi Kebijakan Publik mendukung jika ada inventaris Perda-Perda bermasalah yang dikeluarkan pemerintah daerah."Serahkan masalah itu kepada lembaga-lembaga independen atau kalangan universitas. Nantinya tinggal pemerintah pusat mengolah data itu," pungkasnya. (gna)JAKARTA - Modus pemerintah di daerah yang meminta upeti dari kalangan pengusaha seperti yang terjadi dalam kasus Buol marak terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Praktek itu kerap dilakukan penguasa daerah dengan aturan yang dibuatnya sendiri."Ini sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum dan dilakukan secara sembunyi," kata Ketua Advokasi Kebijakan Publik Antony Herman di Jakarta, Senin (5/11/2012).Antony mengaku pihaknya banyak menerima keluhan dari kalangan pengusaha terkait perilaku pemerintah daerah ini. Bahkan, Pemda sengaja mengkondisikan untuk mempersulit proses perizinan usaha di daerah."Celah ini yang kelihatannya dimainkan oleh oknum-oknum di daerah dimana pengusaha mengejar tenggat waktu realisasi bisnisnya sementara perizinan bisnisnya tergantung kepada mereka. Disitulah terjadi transaksi," sebutnya.Bahkan, lanjut dia, Bappenas mengetahui permasalahan investasi yang dihadapi pengusaha di daerah. "Bappenas sendiri mengatakan bahwa high cost economy mencapai 30 persen lebih dari total operating cost-nya pengusaha," ujarnya.Namun, lanjut Antony, perbaikan iklim di tiap daerah tidak signifikan meski data itu setiap tahun dikirim ke Kemenko Perekonomian. "Seolah-olah dengan sistem otonomi yang ada ini, pemerintah pusat tidak terlalu banyak untuk meluruskan itu karena memang penyerahan kewenangan daerah beberapa aspek perizinan. Itu membuat mereka seolah-olah tidak mempunyai langkah kecuali Presiden mengimbau kepada Gubernur dan Bupati untuk membenahi itu," paparnya.Karena itu, Advokasi Kebijakan Publik mendukung jika ada inventaris Perda-Perda bermasalah yang dikeluarkan pemerintah daerah."Serahkan masalah itu kepada lembaga-lembaga independen atau kalangan universitas. Nantinya tinggal pemerintah pusat mengolah data itu," pungkasnya. (gna)