Bappenas diminta agar menilai kembali proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri.https://economy.okezone.com/read/2012/11/12/20/717297/pembiayaan-utang-sejumlah-proyek-rawan-korupsi-dibatakanidhttps://economy.okezone.com/read/2012/11/12/20/717297/pembiayaan-utang-sejumlah-proyek-rawan-korupsi-dibatakanhttps://economy.okezone.com/read/2012/11/12/20/717297/pembiayaan-utang-sejumlah-proyek-rawan-korupsi-dibatakanSenin 12 November 2012 16:59 WIBMartin Bagya KertiyasaIlustrasi. (Foto: Corbis)https://img.okezone.com/content/2012/11/12/20/717297/ynF47qGzsZ.jpgJAKARTA - Indikasi praktik kongkalikong dan penggelembungan selain terjadi pada oknum anggota DPR/DPRD, staf khusus menteri, kader partai, dan rekanan pengadaan barang atau jasa, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS), juga masuk dalam sejumlah proyek pinjaman luar negeri. Proyek ini, akan diajukan dalam daftar blue book Bappenas.   Oleh karena itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengungkapkan, telah meminta Bappenas agar menilai kembali ajuan proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri. Menurut dia, pinjaman tersebut harus dibatasi dan dihindari karena kemampuan anggaran, dan perkembangan ekonomi yang baik di dalam negeri.   “Proyek-proyek tersebut diminati oleh BUMN, swasta dalam dan luar negeri. Jadi tidak perlu dibiayai oleh APBN, tetapi bisa melalui investasi public private investment atau investasi murni swasta,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (12/11/2012).   Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor: SE-591/Seskab/X/2012 tentang Pembatasan Pimjaman Luar Negeri yang Dapat Membebani APBN/APBD, menurut Seskab, beberapa proyek yang tadinya masuk dalam list Blue Book Bappenas sebagai proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri telah dilakukan revisi.   “Ada yang dibatalkan usulan/proyek dan/atau memindahkan proyek yang semula dengan pinjaman luar negeri dilakukan oleh Kementerian, kemudian menjadi dilakukan sebagai investasi BUMN, serta dikurangi dengan jumlah pinjaman yang diusulkan,” katanya.   Adapun proyek utang Luar Negeri yang digeser pembiayaannya yakni dua proyek PT PLN, yakni Jati Gede Hydropower dengan nilai USD196,4 juta, dan Jalur transmisi 500KV Jateng-Jabar dengan nilai USD442,3 juta.   Selain itu, terdapat lima proyek jalan tol yakni tol Bakauheni–Terbanggi Besar sebesar USD790 juta, tol Indralaya-Palembang sebesar USD75 juta, tol Kualanamu–Tebing Tinggi senilai USD60 juta, tol Medan-Binjai senilai USD66 juta, dan tol Pekanbaru–Kandis-Dumai senilai USD670 juta.   Sedangkan proyek dari Kementerian PU yakni pengadaan delapan unit navigasi kapal senilai USD99,7 juta, pengembangan pelabuhan baru Cilamaya senilai USD360 juta, dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahap I senilai USD80 juta.JAKARTA - Indikasi praktik kongkalikong dan penggelembungan selain terjadi pada oknum anggota DPR/DPRD, staf khusus menteri, kader partai, dan rekanan pengadaan barang atau jasa, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS), juga masuk dalam sejumlah proyek pinjaman luar negeri. Proyek ini, akan diajukan dalam daftar blue book Bappenas.   Oleh karena itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengungkapkan, telah meminta Bappenas agar menilai kembali ajuan proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri. Menurut dia, pinjaman tersebut harus dibatasi dan dihindari karena kemampuan anggaran, dan perkembangan ekonomi yang baik di dalam negeri.   “Proyek-proyek tersebut diminati oleh BUMN, swasta dalam dan luar negeri. Jadi tidak perlu dibiayai oleh APBN, tetapi bisa melalui investasi public private investment atau investasi murni swasta,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (12/11/2012).   Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor: SE-591/Seskab/X/2012 tentang Pembatasan Pimjaman Luar Negeri yang Dapat Membebani APBN/APBD, menurut Seskab, beberapa proyek yang tadinya masuk dalam list Blue Book Bappenas sebagai proyek yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri telah dilakukan revisi.   “Ada yang dibatalkan usulan/proyek dan/atau memindahkan proyek yang semula dengan pinjaman luar negeri dilakukan oleh Kementerian, kemudian menjadi dilakukan sebagai investasi BUMN, serta dikurangi dengan jumlah pinjaman yang diusulkan,” katanya.   Adapun proyek utang Luar Negeri yang digeser pembiayaannya yakni dua proyek PT PLN, yakni Jati Gede Hydropower dengan nilai USD196,4 juta, dan Jalur transmisi 500KV Jateng-Jabar dengan nilai USD442,3 juta.   Selain itu, terdapat lima proyek jalan tol yakni tol Bakauheni–Terbanggi Besar sebesar USD790 juta, tol Indralaya-Palembang sebesar USD75 juta, tol Kualanamu–Tebing Tinggi senilai USD60 juta, tol Medan-Binjai senilai USD66 juta, dan tol Pekanbaru–Kandis-Dumai senilai USD670 juta.   Sedangkan proyek dari Kementerian PU yakni pengadaan delapan unit navigasi kapal senilai USD99,7 juta, pengembangan pelabuhan baru Cilamaya senilai USD360 juta, dan Pembangunan Daerah Tertinggal tahap I senilai USD80 juta.