Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Kementerian ESDM melakukan audit terhadap BP Migas.https://economy.okezone.com/read/2012/11/15/19/718866/bpk-siap-jika-diminta-audit-bp-migasidhttps://economy.okezone.com/read/2012/11/15/19/718866/bpk-siap-jika-diminta-audit-bp-migashttps://economy.okezone.com/read/2012/11/15/19/718866/bpk-siap-jika-diminta-audit-bp-migasKamis 15 November 2012 16:56 WIBFakhri RezyIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/11/15/19/718866/xnCU3Mq6Ea.jpgJAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Kementerian ESDM melakukan audit terhadap BP Migas. Audit ini, dilakukan pascabubarnya BP Migas oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).   Menanggapi hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap jika memang diminta secara resmi untuk mengauditnya. Sayangnya, sampai saat ini belum ada permintaan dari pihak-pihak terkait.   "Presiden sudah minta menteri ESDM yang melakukan auditkan, kita tunggu saja. Kalau ada permintaan resmi, ya kita siap saja," kata anggota BPK, Rizal Djalil, saat ditemui wartawan di TMII, Jakarta, Kamis (15/11/2012).   Rizal menambahkan, memang sebaiknya dilakukan audit dulu oleh Kementerian ESDM, sebelum diserahkan."Diserahkan khususnya seperti apa? Sehingga, yang menerimapun berwenangan, dan segala macem akan terkait asset juga, harus jelas," tambah dia.   Rizal mengatakan BPK akan menunggu apa saja yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. "Biasanya di internal pemerintah mereka minta BPKP. Tapi yang penting asetnya jelas," jelas Rizal.  JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Kementerian ESDM melakukan audit terhadap BP Migas. Audit ini, dilakukan pascabubarnya BP Migas oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).   Menanggapi hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan siap jika memang diminta secara resmi untuk mengauditnya. Sayangnya, sampai saat ini belum ada permintaan dari pihak-pihak terkait.   "Presiden sudah minta menteri ESDM yang melakukan auditkan, kita tunggu saja. Kalau ada permintaan resmi, ya kita siap saja," kata anggota BPK, Rizal Djalil, saat ditemui wartawan di TMII, Jakarta, Kamis (15/11/2012).   Rizal menambahkan, memang sebaiknya dilakukan audit dulu oleh Kementerian ESDM, sebelum diserahkan."Diserahkan khususnya seperti apa? Sehingga, yang menerimapun berwenangan, dan segala macem akan terkait asset juga, harus jelas," tambah dia.   Rizal mengatakan BPK akan menunggu apa saja yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. "Biasanya di internal pemerintah mereka minta BPKP. Tapi yang penting asetnya jelas," jelas Rizal.