Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk melakukan audit investigasi terhadap kinerja PT PLN (Persero) mulai periode 2009 sampai periode 2011.https://economy.okezone.com/read/2012/11/19/320/720186/dpr-minta-bpk-audit-investigasi-plnidhttps://economy.okezone.com/read/2012/11/19/320/720186/dpr-minta-bpk-audit-investigasi-plnhttps://economy.okezone.com/read/2012/11/19/320/720186/dpr-minta-bpk-audit-investigasi-plnSenin 19 November 2012 15:27 WIBIwan SetiawanLogo PT PLN. (Foto: Situs PLN)https://img.okezone.com/content/2012/11/19/320/720186/Yk1o78WmKz.jpgJAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk melakukan audit investigasi terhadap kinerja PT PLN (Persero) mulai periode 2009 sampai periode 2011. Audit tersebut, terkait inefisiensi PLN senilai Rp37,6 triliun.Melalui audit tersebut diharapkan BPK bisa memastikan jumlah kerugian negara yang dilakukan pihak-pihak tertentu melalui penelusuran penggunaan anggaran. Pasalnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah menyebutkan bahwa seharusnya temuan BPK lebih dari Rp37,6 triliun."Kami meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap PLN," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon, di Gedung DPR-RI Jakarta, Senin(19/11/2012).Effendi mengatakan, saat ini DPR berharap BPK segera melanjutkan temuannya tersebut melalui audit investigasi. "Perlu untuk dilanjuti dengan audit investigasi, agar hasilnya bisa lebih detil," tuturnya.Melalui audit investigasi, kata Effendi, diharapkan BPK bisa lebih cermat terhadap kinerja PLN yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi. "Mudah-mudahan BPK juga bisa clear dalam menginvestigasi sasaran dan bisa menelusuri adanya kerugian negara," pungkas Effendi sambil menunjukkan surat perihal Permintaan Audit Investigasi PT PLN.JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk melakukan audit investigasi terhadap kinerja PT PLN (Persero) mulai periode 2009 sampai periode 2011. Audit tersebut, terkait inefisiensi PLN senilai Rp37,6 triliun.Melalui audit tersebut diharapkan BPK bisa memastikan jumlah kerugian negara yang dilakukan pihak-pihak tertentu melalui penelusuran penggunaan anggaran. Pasalnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah menyebutkan bahwa seharusnya temuan BPK lebih dari Rp37,6 triliun."Kami meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap PLN," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon, di Gedung DPR-RI Jakarta, Senin(19/11/2012).Effendi mengatakan, saat ini DPR berharap BPK segera melanjutkan temuannya tersebut melalui audit investigasi. "Perlu untuk dilanjuti dengan audit investigasi, agar hasilnya bisa lebih detil," tuturnya.Melalui audit investigasi, kata Effendi, diharapkan BPK bisa lebih cermat terhadap kinerja PLN yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi. "Mudah-mudahan BPK juga bisa clear dalam menginvestigasi sasaran dan bisa menelusuri adanya kerugian negara," pungkas Effendi sambil menunjukkan surat perihal Permintaan Audit Investigasi PT PLN.