Dari 524 pemerintah daerah (pemda), baru sekira 20 persen yang mematok belanja aparatur sebesar 30 persen.https://economy.okezone.com/read/2012/12/21/20/735588/80-pemda-masih-boros-soal-belanja-pegawaiidhttps://economy.okezone.com/read/2012/12/21/20/735588/80-pemda-masih-boros-soal-belanja-pegawaihttps://economy.okezone.com/read/2012/12/21/20/735588/80-pemda-masih-boros-soal-belanja-pegawaiJum'at 21 Desember 2012 17:29 WIBFakhri RezyIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2012/12/21/20/735588/GEynl41djF.jpgJAKARTA - Pemerintah mengatakan, dari 524 pemerintah daerah (pemda), baru sekira 20 persen yang mematok belanja aparatur sebesar 30 persen. Artinya, belanja pegawai 80 persen pemda saat ini masih tinggi, dengan rata-rata sebesar 40-50 persen."Tapi ada daerah yang ekstrim yang menerapkan 30 persen, ada juga yang 80 persen," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Marwanto, di kantornya, Jakarta, Jumat (21/12/2012).Marwanto mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang membuat benchmark atau acuan bagi pemda agar lebih efisien dalam membelanjakan anggaran. "Nah, kita akan berusaha membuat benchmark 50 persen," ujar Marwanto.Marwanto mengharapkan, dengan begitu nanti dengan ada upaya melakukan moratorium di daerah sampai benchmark itu terpenuhi."Sehingga diharapkan dengan demikian kualitas belanja di daerah lebih bagus tidak hanya fokus pada aparatur tetapi lebih mendorong kesejahteraan rakyat," ujar Marwanto.Marwanto mengatakan, sudah ada 30 persen, akan tetapi belum terlalu banyak sekira 10-20 persen daerah telah bisa menerapkan itu.JAKARTA - Pemerintah mengatakan, dari 524 pemerintah daerah (pemda), baru sekira 20 persen yang mematok belanja aparatur sebesar 30 persen. Artinya, belanja pegawai 80 persen pemda saat ini masih tinggi, dengan rata-rata sebesar 40-50 persen."Tapi ada daerah yang ekstrim yang menerapkan 30 persen, ada juga yang 80 persen," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Marwanto, di kantornya, Jakarta, Jumat (21/12/2012).Marwanto mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang membuat benchmark atau acuan bagi pemda agar lebih efisien dalam membelanjakan anggaran. "Nah, kita akan berusaha membuat benchmark 50 persen," ujar Marwanto.Marwanto mengharapkan, dengan begitu nanti dengan ada upaya melakukan moratorium di daerah sampai benchmark itu terpenuhi."Sehingga diharapkan dengan demikian kualitas belanja di daerah lebih bagus tidak hanya fokus pada aparatur tetapi lebih mendorong kesejahteraan rakyat," ujar Marwanto.Marwanto mengatakan, sudah ada 30 persen, akan tetapi belum terlalu banyak sekira 10-20 persen daerah telah bisa menerapkan itu.