Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa serapan belanja daerah harus digenjot. Hal ini dilakukan agar daerah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).https://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758278/mendagri-penyerapan-belanja-daerah-perlu-digenjotidhttps://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758278/mendagri-penyerapan-belanja-daerah-perlu-digenjothttps://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758278/mendagri-penyerapan-belanja-daerah-perlu-digenjotKamis 07 Februari 2013 14:28 WIBHendra Kusumahttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa serapan belanja daerah harus digenjot. Hal ini dilakukan agar daerah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."WTP ini masih perlu digenjot karena masih rendah (penyerapannya) sedangkan di nasional, Kementerian/Lembaga itu sudah mencapai target, tetapi yang di daerah itu belum,"kata Mendagri Gamawan Fauzi saat usai rakor RKP di Gedung Sawala Kementerian Kordinasi Perekonomian Jakarta, Kamis (7/2/2013).Gamawan juga menambahkan, persoalan aset daerah sering lalai dalam pendataan sehingga dia meminta administrasi daerah harus lebih baik dan lebih jelas dalam pembukuan."Oleh karena itu, kita akan terus evaluasi anggaran, seperti perjalanan dinas yang tidak lagi pakai lump sum (perjalanan dinas dialokasikan di awal)," tambahnya.Gumawan juga menyebutkan, semenjak tanggal 23 Januari 2013 lalu pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri yang menyebut sistem perjalanan dinas dengan sistem at cost (pencatatan perjalanan dinas dilakukan di akhir perjalanan).JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa serapan belanja daerah harus digenjot. Hal ini dilakukan agar daerah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)."WTP ini masih perlu digenjot karena masih rendah (penyerapannya) sedangkan di nasional, Kementerian/Lembaga itu sudah mencapai target, tetapi yang di daerah itu belum,"kata Mendagri Gamawan Fauzi saat usai rakor RKP di Gedung Sawala Kementerian Kordinasi Perekonomian Jakarta, Kamis (7/2/2013).Gamawan juga menambahkan, persoalan aset daerah sering lalai dalam pendataan sehingga dia meminta administrasi daerah harus lebih baik dan lebih jelas dalam pembukuan."Oleh karena itu, kita akan terus evaluasi anggaran, seperti perjalanan dinas yang tidak lagi pakai lump sum (perjalanan dinas dialokasikan di awal)," tambahnya.Gumawan juga menyebutkan, semenjak tanggal 23 Januari 2013 lalu pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri yang menyebut sistem perjalanan dinas dengan sistem at cost (pencatatan perjalanan dinas dilakukan di akhir perjalanan).