Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (LP3EI) menyebut bahwa impor terus terjadi karena tidak adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat khususnya Kementerian Pertanianhttps://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758443/impor-gara-gara-pemerintah-kurang-koordinasiidhttps://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758443/impor-gara-gara-pemerintah-kurang-koordinasihttps://economy.okezone.com/read/2013/02/07/320/758443/impor-gara-gara-pemerintah-kurang-koordinasiKamis 07 Februari 2013 17:54 WIBHendra KusumaIlustrasi (Foto: Koran SI)https://img.okezone.com/content/2013/02/07/320/758443/jtxB36uJgP.jpgJAKARTA - Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (LP3EI) menyebut bahwa impor terus terjadi karena tidak adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat khususnya Kementerian Pertanian. Pemerintah juga seharusnya tahu cara penanggulangannya."Pemerintah di pusat khususnya Kementerian Pertanian itu tidak mengetahui banyak tentang potensi dan kebutuhan secara nasional sehingga mereka akan tahu daerah-daerah mana saja serta daerah mana saja yang kurang," ungkap Peneliti LP3EI Ina Primina, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (7/2/2013). Ina juga menambahkan, bahwa impor itu terbuka ataupun tidak hanya beberapa pengusaha saja yang tahu hal tersebut."Padahal kita punya produsen dengan potensi-potensi yang menghasilkan daging dan mengembangkan peternakan kita, tapi didiamkan saja," tambahnya.Adapun terkait mafia impor, Ina menyebut, mafia perdagangan bahan pangan bisa dihapus jika pemerintah serius mengatasinya."Sekarang pemerintah mau seperti apa? Sudah ketahuan pemainnya tidak banyak, namanya juga kartel, paling ada dua atau tiga orang," pungkasnya.JAKARTA - Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (LP3EI) menyebut bahwa impor terus terjadi karena tidak adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pusat khususnya Kementerian Pertanian. Pemerintah juga seharusnya tahu cara penanggulangannya."Pemerintah di pusat khususnya Kementerian Pertanian itu tidak mengetahui banyak tentang potensi dan kebutuhan secara nasional sehingga mereka akan tahu daerah-daerah mana saja serta daerah mana saja yang kurang," ungkap Peneliti LP3EI Ina Primina, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (7/2/2013). Ina juga menambahkan, bahwa impor itu terbuka ataupun tidak hanya beberapa pengusaha saja yang tahu hal tersebut."Padahal kita punya produsen dengan potensi-potensi yang menghasilkan daging dan mengembangkan peternakan kita, tapi didiamkan saja," tambahnya.Adapun terkait mafia impor, Ina menyebut, mafia perdagangan bahan pangan bisa dihapus jika pemerintah serius mengatasinya."Sekarang pemerintah mau seperti apa? Sudah ketahuan pemainnya tidak banyak, namanya juga kartel, paling ada dua atau tiga orang," pungkasnya.