Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalimantan Barat (Kalbar) Ilham Sanusi menyatakan, ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Kalbar per tahun mencapai Rp7 triliun hingga Rp8 triliun atau sekira 1,1 juta ton dari 14 juta ton total ekspor CPO Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2013/02/18/320/763643/ekspor-cpo-kalbar-capai-rp7-triliunidhttps://economy.okezone.com/read/2013/02/18/320/763643/ekspor-cpo-kalbar-capai-rp7-triliunhttps://economy.okezone.com/read/2013/02/18/320/763643/ekspor-cpo-kalbar-capai-rp7-triliunSenin 18 Februari 2013 18:01 WIBDina PrihatiniIlustrasi. (Foto: okezone)https://img.okezone.com/content/2013/02/18/320/763643/Hg7pp6lhml.jpgPONTIANAK - Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalimantan Barat (Kalbar) Ilham Sanusi menyatakan, ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Kalbar per tahun mencapai Rp7 triliun hingga Rp8 triliun atau sekira 1,1 juta ton dari 14 juta ton total ekspor CPO Indonesia."Ekspor sebanyak 1,1 juta ton atau senilai Rp8 triliun itu untuk luas areal panen kebun sawit sekira 800 ribu hektare (ha) dari target pengembangan sawit di Kalbar sekira 1,5 juta ha," kata Ilham Sanusi, di Pontianak, Senin (18/2/2013).Ia menjelaskan, dari besaran transaksi CPO tersebut sekira 20 persennya masuk ke Kalbar sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kalbar."Kami berharap, pemerintah secepatnya membangun pelabuhan bertaraf internasional sehingga ekspor CPO dan berbagai komoditas lainnya bisa secara langsung, tidak perlu lagi dikirim ke Pulau Jawa, baru kemudian di ekspor ke luar negeri," ujarnya.Dalam kesempatan itu, Ilham Sanusi meminta pemerintah kabupaten/kota, Provinsi Kalbar dan pusat untuk menyediakan infrastruktur jalan yang bagus, agar kegiatan perkebunan sawit dan lainnya bisa berjalan dengan lancar.Sebelumnya, Guru Besar Antropologi Universitas Tanjungpura Pontianak Prof Arkanudin menyatakan sekira 50 persen atau dua juta penduduk Kalbar bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit."Namun meskipun kehadiran sawit di Kalbar berdampak positif, dampak negatifnya juga ada, yakni berupa konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan," katanya.Ia menjelaskan, dampak positif perkebunan sawit adalah terbukanya lapangan kerja sehingga kini sekira dua juta penduduk Kalbar sudah bergantung pada sektor sawit. Sementara dampak negatifnya banyak terjadi konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan yang dipicu persoalan penguasaan.PONTIANAK - Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kalimantan Barat (Kalbar) Ilham Sanusi menyatakan, ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Kalbar per tahun mencapai Rp7 triliun hingga Rp8 triliun atau sekira 1,1 juta ton dari 14 juta ton total ekspor CPO Indonesia."Ekspor sebanyak 1,1 juta ton atau senilai Rp8 triliun itu untuk luas areal panen kebun sawit sekira 800 ribu hektare (ha) dari target pengembangan sawit di Kalbar sekira 1,5 juta ha," kata Ilham Sanusi, di Pontianak, Senin (18/2/2013).Ia menjelaskan, dari besaran transaksi CPO tersebut sekira 20 persennya masuk ke Kalbar sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kalbar."Kami berharap, pemerintah secepatnya membangun pelabuhan bertaraf internasional sehingga ekspor CPO dan berbagai komoditas lainnya bisa secara langsung, tidak perlu lagi dikirim ke Pulau Jawa, baru kemudian di ekspor ke luar negeri," ujarnya.Dalam kesempatan itu, Ilham Sanusi meminta pemerintah kabupaten/kota, Provinsi Kalbar dan pusat untuk menyediakan infrastruktur jalan yang bagus, agar kegiatan perkebunan sawit dan lainnya bisa berjalan dengan lancar.Sebelumnya, Guru Besar Antropologi Universitas Tanjungpura Pontianak Prof Arkanudin menyatakan sekira 50 persen atau dua juta penduduk Kalbar bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit."Namun meskipun kehadiran sawit di Kalbar berdampak positif, dampak negatifnya juga ada, yakni berupa konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan," katanya.Ia menjelaskan, dampak positif perkebunan sawit adalah terbukanya lapangan kerja sehingga kini sekira dua juta penduduk Kalbar sudah bergantung pada sektor sawit. Sementara dampak negatifnya banyak terjadi konflik antara masyarakat dan pemilik perkebunan yang dipicu persoalan penguasaan.