Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan lebih memilih digelar rapat panja DPR ketimbang membentuk tim untuk mengatasi permasalahan outsourcing.https://economy.okezone.com/read/2013/04/10/320/789286/dahlan-lebih-pilih-panja-ketimbang-bentuk-timidhttps://economy.okezone.com/read/2013/04/10/320/789286/dahlan-lebih-pilih-panja-ketimbang-bentuk-timhttps://economy.okezone.com/read/2013/04/10/320/789286/dahlan-lebih-pilih-panja-ketimbang-bentuk-timRabu 10 April 2013 14:13 WIBHendra Kusumahttps://img.okezone.com/content/2013/04/10/320/789286/CqdemPkUmM.jpgJAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan lebih memilih digelar rapat panja DPR ketimbang membentuk tim untuk mengatasi permasalahan outsourcing."Mendukung adanya panja dibandingkan dengan pembuatan tim. Karena mempunyai landasan hukum yang kuat dan mempunyai jawaban yang jauh lebih komprehensif," Kata Dahlan dalam rapat kerja di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (10/4/2013).Sebelumnya, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Endang Syarwan Hamid mengatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus membuat tim yang bertujuan menyelesaikan masalah outsourcing."Harus duet yang harmonis untuk membuat tim mengatasi masalah outsorcing. Dimana tidak ada lagi nanti perusahaan yang menggangu karena sistem tersebut," kata Endang saat Rapat Kerja di ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta.Endang melanjutkan bahwa outsorcing bukan masalah yang biasa, tetapi masalah kemanusiaan yang menyangkut ekonomi." kementerian kan punya ungkir untuk masalah ini, untuk menyelesaikan persoalan upah rendah, ketidakadilan dan lainnya," tukasnya. (wan)JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan lebih memilih digelar rapat panja DPR ketimbang membentuk tim untuk mengatasi permasalahan outsourcing."Mendukung adanya panja dibandingkan dengan pembuatan tim. Karena mempunyai landasan hukum yang kuat dan mempunyai jawaban yang jauh lebih komprehensif," Kata Dahlan dalam rapat kerja di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (10/4/2013).Sebelumnya, Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Endang Syarwan Hamid mengatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus membuat tim yang bertujuan menyelesaikan masalah outsourcing."Harus duet yang harmonis untuk membuat tim mengatasi masalah outsorcing. Dimana tidak ada lagi nanti perusahaan yang menggangu karena sistem tersebut," kata Endang saat Rapat Kerja di ruang Komisi IX DPR RI, Jakarta.Endang melanjutkan bahwa outsorcing bukan masalah yang biasa, tetapi masalah kemanusiaan yang menyangkut ekonomi." kementerian kan punya ungkir untuk masalah ini, untuk menyelesaikan persoalan upah rendah, ketidakadilan dan lainnya," tukasnya. (wan)