Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan ada 100 lebih program APBD yang belum mendapat persetujuan DPR Daerah.https://economy.okezone.com/read/2013/04/25/20/797465/100-program-apbd-terhambat-di-dprdidhttps://economy.okezone.com/read/2013/04/25/20/797465/100-program-apbd-terhambat-di-dprdhttps://economy.okezone.com/read/2013/04/25/20/797465/100-program-apbd-terhambat-di-dprdKamis 25 April 2013 14:05 WIBFakhri RezyIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/04/25/20/797465/ujIUKyI01m.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan ada 100 lebih program APBD yang belum mendapat persetujuan DPR Daerah. Akibatnya, proses pelaksanaan tender dan lain-lain terhambat.Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati mengatakan proyek-proyek tersebut bukan tidak berjalan. Menurutnya, proyek tersebut masih mengalami hambatan dari parlemen daerah."Jadi dari APBD-nya saja Waktu Februari itu masih 100 lebih yang belum persetujuan di Pemerintah Daerahnya, DPRD-nya," jelas dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/4/2013).Dia melanjutkan, bila terlambat dicairkan, maka dapat menghambat proses pelaksanaan tender dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan agar proses pencairan anggaran tersebut dapat segera dilaksanakan. "Jadi kalau bisa (pencairannya), proses APBD selesai disetujui DPRD-nya. Paling lambat minggu ketiga Desember, sebelum tahun anggaran baru itu berjalan," tukas dia.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan ada 100 lebih program APBD yang belum mendapat persetujuan DPR Daerah. Akibatnya, proses pelaksanaan tender dan lain-lain terhambat.Wakil Menteri Keuangan Anny Rahmawati mengatakan proyek-proyek tersebut bukan tidak berjalan. Menurutnya, proyek tersebut masih mengalami hambatan dari parlemen daerah."Jadi dari APBD-nya saja Waktu Februari itu masih 100 lebih yang belum persetujuan di Pemerintah Daerahnya, DPRD-nya," jelas dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/4/2013).Dia melanjutkan, bila terlambat dicairkan, maka dapat menghambat proses pelaksanaan tender dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya percepatan agar proses pencairan anggaran tersebut dapat segera dilaksanakan. "Jadi kalau bisa (pencairannya), proses APBD selesai disetujui DPRD-nya. Paling lambat minggu ketiga Desember, sebelum tahun anggaran baru itu berjalan," tukas dia.