Mantan wakil Presiden Yusuf Kalla menyebutkan penurunan outlook Indonesia yang diberikan lembaga pemeringkat Standard & Poor (S&P) Ratings Services dari positif menjadi stabil diakibatkan terlalu besarnya dana yang dialokasi pemerintah untuk subsidi.https://economy.okezone.com/read/2013/05/03/19/801992/jusuf-kalla-pemerintah-harus-tegas-soal-bbmidhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/03/19/801992/jusuf-kalla-pemerintah-harus-tegas-soal-bbmhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/03/19/801992/jusuf-kalla-pemerintah-harus-tegas-soal-bbmJum'at 03 Mei 2013 18:40 WIBDina Mirayanti Hutaurukhttps://e.okezone.com/error.pngJAKARTA - Mantan wakil Presiden Yusuf Kalla menyebutkan penurunan outlook Indonesia yang diberikan lembaga pemeringkat Standard & Poor (S&P) Ratings Services dari positif menjadi stabil diakibatkan terlalu besarnya dana yang dialokasi pemerintah untuk subsidi."Penurunan ini ya akibat pemerintah terlalu banyak mengalokasikan dana untuk hal-hal yang tidak penting, akibatnya utang subsidi menjadi sangat besar," ungkap Yusuf Kalla kepada Okezone di MNC Tower, Jakarta, Jumat (3/5/2013).JK mengatakan, pemerintah harus harus segera mengambil kebijakan yang jelas untuk mengurangi subsidi sehingga mampu memperbaiki rating surat utang Indonesia."Untuk memperbaiki ini maka pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang jelas mengurangi subsidi, khususnya subsidi BBM," pungkas Kalla. (wan)JAKARTA - Mantan wakil Presiden Yusuf Kalla menyebutkan penurunan outlook Indonesia yang diberikan lembaga pemeringkat Standard & Poor (S&P) Ratings Services dari positif menjadi stabil diakibatkan terlalu besarnya dana yang dialokasi pemerintah untuk subsidi."Penurunan ini ya akibat pemerintah terlalu banyak mengalokasikan dana untuk hal-hal yang tidak penting, akibatnya utang subsidi menjadi sangat besar," ungkap Yusuf Kalla kepada Okezone di MNC Tower, Jakarta, Jumat (3/5/2013).JK mengatakan, pemerintah harus harus segera mengambil kebijakan yang jelas untuk mengurangi subsidi sehingga mampu memperbaiki rating surat utang Indonesia."Untuk memperbaiki ini maka pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang jelas mengurangi subsidi, khususnya subsidi BBM," pungkas Kalla. (wan)