Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang penerapan moratorium lahan gambut.https://economy.okezone.com/read/2013/05/06/320/802917/moratorium-lahan-gambut-hambat-perkembangan-sawit-nasionalidhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/06/320/802917/moratorium-lahan-gambut-hambat-perkembangan-sawit-nasionalhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/06/320/802917/moratorium-lahan-gambut-hambat-perkembangan-sawit-nasionalSenin 06 Mei 2013 15:14 WIBSudarsonohttps://img.okezone.com/content/2013/05/06/320/802917/FzCzD7HBo8.jpgJAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang penerapan moratorium lahan gambut. Sebab, kebijakan tersebut menghambat laju perkembangan kelapa sawit nasional."Dari awal kita sudah menolak, karena akan menghambat laju perkembangan kelapa sawit nasional," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2013).Asmar mengatakan, akibat moratorium, perluasan lahan perkebunan menjadi terhambat. Bila sebelum penerapan moratorium rata-rata penambahan luas perkebunan sawit mencapai 500.000 hektare (ha) per tahun, telah menyusut menjadi rata-rata 100.000 ha per tahun.Dengan adanya moratorium itu, Asmar pesimis target produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia sebanyak 40 juta ton pada 2020 tidak akan tercapai. "Petani juga akan dirugikan dengan kondisi tersebut," kata Asmar.Apalagi Kementerian Pertanian (Kementan) rencananya juga akan membatasi kepemilikan lahan perkebunan oleh grup perusahaan maksimal 100.000 ha pada tahun ini.Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo. Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak memperpanjang aturan moratorium pembukaan lahan gambut untuk perkebunan. Namun untuk moratorium pembukaan lahan hutan primer, DPR dengan tegas meminta pemerintah untuk tetap melanjutkannya. Firman Subagyo mengatakan, penelitian para ahli menunjukkan bahwa lahan gambut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian tanpa merusak ekosistem yang ada. "Pemanfaatan lahan gambut tidak serta merta merusak ekosistem asal dikelola dengan manajemen yang benar," tuturnya.Oleh karena itulah, bagi Firman, pemerintah dalam hal ini Presiden perlu mempertimbangkan kemungkinan tidak dilanjutkannya aturan moratorium atau penundaan izin pengelolaan baru untuk lahan gambut. Namun untuk hutan primer pemerintah perlu melakukan pengecualian karena hutan primer memang perlu dilindungi dan dilestarikan. (wan)JAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad meminta pemerintah untuk tidak memperpanjang penerapan moratorium lahan gambut. Sebab, kebijakan tersebut menghambat laju perkembangan kelapa sawit nasional."Dari awal kita sudah menolak, karena akan menghambat laju perkembangan kelapa sawit nasional," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2013).Asmar mengatakan, akibat moratorium, perluasan lahan perkebunan menjadi terhambat. Bila sebelum penerapan moratorium rata-rata penambahan luas perkebunan sawit mencapai 500.000 hektare (ha) per tahun, telah menyusut menjadi rata-rata 100.000 ha per tahun.Dengan adanya moratorium itu, Asmar pesimis target produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia sebanyak 40 juta ton pada 2020 tidak akan tercapai. "Petani juga akan dirugikan dengan kondisi tersebut," kata Asmar.Apalagi Kementerian Pertanian (Kementan) rencananya juga akan membatasi kepemilikan lahan perkebunan oleh grup perusahaan maksimal 100.000 ha pada tahun ini.Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo. Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak memperpanjang aturan moratorium pembukaan lahan gambut untuk perkebunan. Namun untuk moratorium pembukaan lahan hutan primer, DPR dengan tegas meminta pemerintah untuk tetap melanjutkannya. Firman Subagyo mengatakan, penelitian para ahli menunjukkan bahwa lahan gambut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian tanpa merusak ekosistem yang ada. "Pemanfaatan lahan gambut tidak serta merta merusak ekosistem asal dikelola dengan manajemen yang benar," tuturnya.Oleh karena itulah, bagi Firman, pemerintah dalam hal ini Presiden perlu mempertimbangkan kemungkinan tidak dilanjutkannya aturan moratorium atau penundaan izin pengelolaan baru untuk lahan gambut. Namun untuk hutan primer pemerintah perlu melakukan pengecualian karena hutan primer memang perlu dilindungi dan dilestarikan. (wan)