Kebijakan energi yang tidak kunjung mendapat kejelasan nampaknya membuahkan banyak sentimen negatif.https://economy.okezone.com/read/2013/05/07/20/803246/setelah-s-p-moody-s-juga-review-outlook-riidhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/07/20/803246/setelah-s-p-moody-s-juga-review-outlook-rihttps://economy.okezone.com/read/2013/05/07/20/803246/setelah-s-p-moody-s-juga-review-outlook-riSelasa 07 Mei 2013 08:14 WIBMartin Bagya KertiyasaIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/05/07/20/803246/EHr0JMv7Pt.jpgJAKARTA - Kebijakan energi yang tidak kunjung mendapat kejelasan nampaknya membuahkan banyak sentimen negatif. Setelah lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's menurunkan outlook rating Indonesia, kini giliran Moody's Investors Service yang memberikan peringatan.Dalam keterangannya, Moody's menyoroti kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dilakukan hanya jika parlemen menyetujui bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. "Dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat di Indonesia (Baa3 stabil) kami memperkirakan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 6 persen pada 2013, turun dibandingkan 2012 sebesar 6,2 persen," jelas Moodys's dalam laporannya, Selasa (7/5/2013).Moody's menilai, konsumsi bahan bakar yang lebih besar setiap tahunnya akan membuat defisit Indonesia melebar. Namun, pemerintah tidak mampu untuk menerapkan kebijakan subsidi yang akan mempengaruhi anggaran Indonesia. Akibatnya, Moody's memberikan kredit negatif. Pasalnya, dengan tidak adanya pengurangan subsidi BBM, Presiden mencatat bahwa defisit fiskal tahun ini bisa membengkak hingga 3,8 persen dari PDB. Angka ini lebih tinggi dari prediksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 2,4 persen pada awal April lalu. Selain itu, defisit transaksi berjalan yang cenderung melebar, memperburuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan inflasi. Pada saat yang sama, mengurangi subsidi BBM menimbulkan risiko inflasi, yang diperkirakan mencapai 5,6 persen.JAKARTA - Kebijakan energi yang tidak kunjung mendapat kejelasan nampaknya membuahkan banyak sentimen negatif. Setelah lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's menurunkan outlook rating Indonesia, kini giliran Moody's Investors Service yang memberikan peringatan.Dalam keterangannya, Moody's menyoroti kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dilakukan hanya jika parlemen menyetujui bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. "Dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat di Indonesia (Baa3 stabil) kami memperkirakan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 6 persen pada 2013, turun dibandingkan 2012 sebesar 6,2 persen," jelas Moodys's dalam laporannya, Selasa (7/5/2013).Moody's menilai, konsumsi bahan bakar yang lebih besar setiap tahunnya akan membuat defisit Indonesia melebar. Namun, pemerintah tidak mampu untuk menerapkan kebijakan subsidi yang akan mempengaruhi anggaran Indonesia. Akibatnya, Moody's memberikan kredit negatif. Pasalnya, dengan tidak adanya pengurangan subsidi BBM, Presiden mencatat bahwa defisit fiskal tahun ini bisa membengkak hingga 3,8 persen dari PDB. Angka ini lebih tinggi dari prediksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 2,4 persen pada awal April lalu. Selain itu, defisit transaksi berjalan yang cenderung melebar, memperburuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan inflasi. Pada saat yang sama, mengurangi subsidi BBM menimbulkan risiko inflasi, yang diperkirakan mencapai 5,6 persen.