"Masalah buruh ini mesti ada jalan keluar yang baik. Jangan begitu didemo baru diproses. Kasus perbudakan itu contohnya, sama saja mencoreng nama baik pengusaha," kata Suryani di d'Consulate Restaurant, Jakarta, Rabu (8/5/2013).https://economy.okezone.com/read/2013/05/08/320/804170/kasus-perbudakan-buruh-coreng-nama-baik-pengusahaidhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/08/320/804170/kasus-perbudakan-buruh-coreng-nama-baik-pengusahahttps://economy.okezone.com/read/2013/05/08/320/804170/kasus-perbudakan-buruh-coreng-nama-baik-pengusahaRabu 08 Mei 2013 15:57 WIBHendra Kusumahttps://img.okezone.com/content/2013/05/08/320/804170/KIQ8UwrXwc.jpgJAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) menyatakan, pemerintah harus tanggap dengan persoalan nasib serta kesejahteraan buruh.   Ketua Umum Hippi Suryani Motik mengatakan, pemerintah jangan sampai menunggu didemo terlebih dahulu, baru melakukan tindakan untuk para buruh. Menurutnya, jika masalah buruh ini tidak segera terselesaikan, hal itu mencoreng para pengusaha.   "Masalah buruh ini mesti ada jalan keluar yang baik. Jangan begitu didemo baru diproses. Kasus perbudakan itu contohnya, sama saja mencoreng nama baik pengusaha," kata Suryani di d'Consulate Restaurant, Jakarta, Rabu (8/5/2013).   Sementara itu, Sekjen DPP Hippi Herman Heru mengungkapkan, tindakan kekerasan hingga perbudakan yang dilakukan kepada buruh yang di Tangerang harus ditindaklanjuti melalui jalur hukum.   Menurut Herman, mengenai UMP sudah diatur berdasarkan kelas-kelas dari perusahaan itu sendiri. "UMP tergantung pada kelas-kelasnya, melihat dari kemampuan perusahaannya, kedudukan yang balance, jangan disamakan dengan cluster yang tinggi," jelas Herman. (wan)JAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) menyatakan, pemerintah harus tanggap dengan persoalan nasib serta kesejahteraan buruh.   Ketua Umum Hippi Suryani Motik mengatakan, pemerintah jangan sampai menunggu didemo terlebih dahulu, baru melakukan tindakan untuk para buruh. Menurutnya, jika masalah buruh ini tidak segera terselesaikan, hal itu mencoreng para pengusaha.   "Masalah buruh ini mesti ada jalan keluar yang baik. Jangan begitu didemo baru diproses. Kasus perbudakan itu contohnya, sama saja mencoreng nama baik pengusaha," kata Suryani di d'Consulate Restaurant, Jakarta, Rabu (8/5/2013).   Sementara itu, Sekjen DPP Hippi Herman Heru mengungkapkan, tindakan kekerasan hingga perbudakan yang dilakukan kepada buruh yang di Tangerang harus ditindaklanjuti melalui jalur hukum.   Menurut Herman, mengenai UMP sudah diatur berdasarkan kelas-kelas dari perusahaan itu sendiri. "UMP tergantung pada kelas-kelasnya, melihat dari kemampuan perusahaannya, kedudukan yang balance, jangan disamakan dengan cluster yang tinggi," jelas Herman. (wan)