Fraksi PDIP menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Fraksi ini menilai waktu menaikkan harga BBM ini tidak tepat.  https://economy.okezone.com/read/2013/05/13/19/806045/hindari-modus-politik-kpk-didesak-ikut-rapat-dpridhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/13/19/806045/hindari-modus-politik-kpk-didesak-ikut-rapat-dprhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/13/19/806045/hindari-modus-politik-kpk-didesak-ikut-rapat-dprSenin 13 Mei 2013 12:28 WIBDina Mirayanti HutaurukIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/05/13/19/806045/1n1AAMD7CO.jpgJAKARTA - Fraksi PDIP menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Fraksi ini menilai waktu menaikkan harga BBM ini tidak tepat.  "Kami menolak, karena timing-nya tidak tepat. Harus disesuaikan dengan harga minyak dunia," ungkap Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon usai pembukaan Paripurna IV 2012-2013, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/5/2013).Effendi mengatakan, lebih baik fokus pada pembahasan APBN daripada pembahasan dana kompensasi (BLT). Menurutnya, dana BLT tidak jauh beda seperti money politic."Intinya kami tidak setuju dengan kenaikan BBM karena kalau naik akan ada BLT. Berdasarkan catatan kami, untuk menghemat BBM harus melalui konversi ke transportasi massal," tuturnya.Dia mengharapkan, pembahasan APBNP 2013 harus melibatkan KPK agar menghindari modus-modus politik. "Kita harus menghindari transaksi yang tidak benar. Kalau bisa KPK ikut pembahasan untuk menghindari modus politik," timpalnya.Dia mengatakan, modus politik ini mengajukan pemberian dana kepada rakyat. Padahal nantinya malah dipakai untuk kampanye politik. "Lagipula dana untuk rakyat itu nanti tidak akan digunakan rakyat untuk beli BBM tapi itu dipakai untuk beli handphone,” pungkasnya.JAKARTA - Fraksi PDIP menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Fraksi ini menilai waktu menaikkan harga BBM ini tidak tepat.  "Kami menolak, karena timing-nya tidak tepat. Harus disesuaikan dengan harga minyak dunia," ungkap Anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon usai pembukaan Paripurna IV 2012-2013, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/5/2013).Effendi mengatakan, lebih baik fokus pada pembahasan APBN daripada pembahasan dana kompensasi (BLT). Menurutnya, dana BLT tidak jauh beda seperti money politic."Intinya kami tidak setuju dengan kenaikan BBM karena kalau naik akan ada BLT. Berdasarkan catatan kami, untuk menghemat BBM harus melalui konversi ke transportasi massal," tuturnya.Dia mengharapkan, pembahasan APBNP 2013 harus melibatkan KPK agar menghindari modus-modus politik. "Kita harus menghindari transaksi yang tidak benar. Kalau bisa KPK ikut pembahasan untuk menghindari modus politik," timpalnya.Dia mengatakan, modus politik ini mengajukan pemberian dana kepada rakyat. Padahal nantinya malah dipakai untuk kampanye politik. "Lagipula dana untuk rakyat itu nanti tidak akan digunakan rakyat untuk beli BBM tapi itu dipakai untuk beli handphone,” pungkasnya.