Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menambah Surat Berharga Negara (SBN) pada 2013 ini.https://economy.okezone.com/read/2013/05/14/20/806712/pemerintah-bakal-tambah-utang-untuk-bayar-bbmidhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/14/20/806712/pemerintah-bakal-tambah-utang-untuk-bayar-bbmhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/14/20/806712/pemerintah-bakal-tambah-utang-untuk-bayar-bbmSelasa 14 Mei 2013 13:39 WIBFakhri RezyIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/05/14/20/806712/N4GmXZYH25.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menambah Surat Berharga Negara (SBN) pada 2013 ini. Tambhan SBN ini dilakukan, agar dapat menutup defisit akibat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi."Ya pasti (tambah SBN), ini masih kita hitung," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (14/5/2013).Mahendra mengatakan, memang harus disadari, selama ini penggunaan BBM bersubsidi sulit dikontrol, dan kerap mengalami peningkatan tiap tahunnya. Oleh karena itu, subsidi BBM ini harus ditutup dengan utang. "Ini satu elemen lagi yang dipahami lebih betul, apakah betul kita terbebani utang saat ini, dan ke depan untuk suatu pengeluaran yang pada hakikatnya tadi menjadi persoalan sendiri," ujar Mahendra.Mahendra mengatakan, guna menerbitkan SBN maka harus ditentukan berapa kebutuhan subsidi yang harus ditutup. Menurut dia, penerbitan utang harus dipikirkan bagaimana pembayarannya, oleh karena itu penerbitan utang juga harus dibatasi."Karena kalau terlalu banyak juga, mereka yang membeli utang kita akan melihat, pemerintah kurang dapat mengendalikan disiplin dengan baik, dan mungkin akan meminta bunga yang lebih tinggi," tukas dia.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menambah Surat Berharga Negara (SBN) pada 2013 ini. Tambhan SBN ini dilakukan, agar dapat menutup defisit akibat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi."Ya pasti (tambah SBN), ini masih kita hitung," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (14/5/2013).Mahendra mengatakan, memang harus disadari, selama ini penggunaan BBM bersubsidi sulit dikontrol, dan kerap mengalami peningkatan tiap tahunnya. Oleh karena itu, subsidi BBM ini harus ditutup dengan utang. "Ini satu elemen lagi yang dipahami lebih betul, apakah betul kita terbebani utang saat ini, dan ke depan untuk suatu pengeluaran yang pada hakikatnya tadi menjadi persoalan sendiri," ujar Mahendra.Mahendra mengatakan, guna menerbitkan SBN maka harus ditentukan berapa kebutuhan subsidi yang harus ditutup. Menurut dia, penerbitan utang harus dipikirkan bagaimana pembayarannya, oleh karena itu penerbitan utang juga harus dibatasi."Karena kalau terlalu banyak juga, mereka yang membeli utang kita akan melihat, pemerintah kurang dapat mengendalikan disiplin dengan baik, dan mungkin akan meminta bunga yang lebih tinggi," tukas dia.