Akibat wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang belum kunjung direalisasikan tersebut, maka sektor perdagangan lebih cenderung berhati-hati.https://economy.okezone.com/read/2013/05/16/20/807801/bbm-naik-rating-ri-bakal-naik-lagiidhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/16/20/807801/bbm-naik-rating-ri-bakal-naik-lagihttps://economy.okezone.com/read/2013/05/16/20/807801/bbm-naik-rating-ri-bakal-naik-lagiKamis 16 Mei 2013 09:30 WIBRezkiana NisaputraIlustrasi. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2013/05/16/20/807801/sVnCjp3Y9p.jpgYOGYAKARTA - Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan berdampak pada peningkatan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P).      Demikian disampaikan Pengamat Ekonomi Standard Chartered Fauzi Ichsan saat di temui di Hotel Sheraton, Yogyakarta, Kamis (16/5/2013). "Kalau pemerintah jadi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, maka S&P akan menaikkan peringkat utang Indonesia," ujarnya. Sebelumnya S&P menurunkan peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil, dikarenakan pemerintah tidak kunjung merealisasikan kenaikan pada harga BBM bersubsidi. Dia menilai, keputusan S&P menurunkan peringkat utang Indonesia tersebut disebabkan pemerintah telah melontarkan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 12 bulan terakhir, namun wacana tersebut belum direalisasikan hingga saat ini. Lebih lanjut dia mengungkapkan, akibat wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang belum kunjung direalisasikan tersebut, maka sektor perdagangan lebih cenderung berhati-hati. Dampaknya, harga pangan ikut mengalami kenaikan, dan ekspektasi inflasi ikut bergerak naik. "Selain harga pangan, biaya produksi, transportasi juga diperkirakan naik, ditambah lagi dengan rupiah melemah dan impor naik," tukasnya.Sekadar informasi, pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk meminimalkan jebolnya kuota subsidi BBM.  Rencana ini di akan diimbangi dengan memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin seiring kenaikan harga BBM bersubsidi nantinya.  Adapun rencana Pemerintah  untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni dengan harga premium dinaikkan sebesar Rp2.000 per liter atau menjadi Rp6.500 dan harga solar sebesar Rp1.000 per liter atau menjadi Rp5500, dimana hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tekanan pada belanja subsidi energi.YOGYAKARTA - Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan berdampak pada peningkatan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P).      Demikian disampaikan Pengamat Ekonomi Standard Chartered Fauzi Ichsan saat di temui di Hotel Sheraton, Yogyakarta, Kamis (16/5/2013). "Kalau pemerintah jadi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, maka S&P akan menaikkan peringkat utang Indonesia," ujarnya. Sebelumnya S&P menurunkan peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil, dikarenakan pemerintah tidak kunjung merealisasikan kenaikan pada harga BBM bersubsidi. Dia menilai, keputusan S&P menurunkan peringkat utang Indonesia tersebut disebabkan pemerintah telah melontarkan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 12 bulan terakhir, namun wacana tersebut belum direalisasikan hingga saat ini. Lebih lanjut dia mengungkapkan, akibat wacana kenaikan harga BBM bersubsidi yang belum kunjung direalisasikan tersebut, maka sektor perdagangan lebih cenderung berhati-hati. Dampaknya, harga pangan ikut mengalami kenaikan, dan ekspektasi inflasi ikut bergerak naik. "Selain harga pangan, biaya produksi, transportasi juga diperkirakan naik, ditambah lagi dengan rupiah melemah dan impor naik," tukasnya.Sekadar informasi, pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk meminimalkan jebolnya kuota subsidi BBM.  Rencana ini di akan diimbangi dengan memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin seiring kenaikan harga BBM bersubsidi nantinya.  Adapun rencana Pemerintah  untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni dengan harga premium dinaikkan sebesar Rp2.000 per liter atau menjadi Rp6.500 dan harga solar sebesar Rp1.000 per liter atau menjadi Rp5500, dimana hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tekanan pada belanja subsidi energi.