Adanya kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mendapat penolakan. Pasalnya langkah yang akan ditempuh pemerintah tersebut dianggap akan menciptakan masyarakat miskin baru.https://economy.okezone.com/read/2013/05/22/19/810904/naiknya-harga-bbm-tambah-jumlah-masyarakat-miskinidhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/22/19/810904/naiknya-harga-bbm-tambah-jumlah-masyarakat-miskinhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/22/19/810904/naiknya-harga-bbm-tambah-jumlah-masyarakat-miskinRabu 22 Mei 2013 14:53 WIBRezkiana Nisaputrahttps://img.okezone.com/content/2013/05/22/19/810904/qCXOtCeGB7.jpgJAKARTA - Adanya kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mendapat penolakan. Pasalnya langkah yang akan ditempuh pemerintah tersebut dianggap akan menciptakan masyarakat miskin baru."Memang menurut Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menaikan harga BBM bersubsidi, tapi dalam hal  kami tidak setuju dengan cara pemerintah yang mempertahankan kemiskinan dan menambah orang miskin baru," ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie Of Palit dalam Rapat Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (22/5/13).Sedangkan pada draf RAPBN-P 2013, Dolfie beranggapan, keinginan utama pemerintah ada pada upaya menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pada akhirnya terjadi sejumlah penyesuaian terhadap ketidakberhasilan pencapaian target makro ekonomi. "Kami malah tidak mendapatkan kejelasan alasan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Pemerintahkan juga harus mampu meyakinkan masyarakat atas kebijakan yang diambilnya tersebut," tukasnya.Lebih lanjut, Anggota Fraksi PDI-P tersebut menambahkan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini terlihat sebagai sikap pemerintah yang tetap mempertahankan jumlah orang miskin sebanyak 55 juta orang. "Kebijakan inikan sama saja pemerintah dalam mempertahankan orang miskin yang sudah 55 juta dan tidak berupaya menyelesaikannya," ucapnya.Sementara Sejauh ini, pemerintah terus memperlihatkan kegagalan pencapaian asumsi makro ekonomi pada perlambatan ekonomi global.  "Pemerintah itu selalu menyalahkan kegagalannya pada global. Apa pertangunggung jawaban pemerintah terhadap ketidaktercapaian semua ini," papar Dolfie.Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berjanji kepada masyarakat bahwa target penerimaan pajak di tahun ini sebesar 13,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp1.281 triliun."Janji Pak SBY, tahun ini target penerimaan kita dari sektor pajak seharusnya 13,6 persen PDB. Artinya apa? Pemerintah sendiri defisit janji terhadap masyarakat Indonesia sebesar Rp140 triliun," tutup Dolfie. (wan)JAKARTA - Adanya kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mendapat penolakan. Pasalnya langkah yang akan ditempuh pemerintah tersebut dianggap akan menciptakan masyarakat miskin baru."Memang menurut Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menaikan harga BBM bersubsidi, tapi dalam hal  kami tidak setuju dengan cara pemerintah yang mempertahankan kemiskinan dan menambah orang miskin baru," ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie Of Palit dalam Rapat Badan Anggaran DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (22/5/13).Sedangkan pada draf RAPBN-P 2013, Dolfie beranggapan, keinginan utama pemerintah ada pada upaya menaikkan harga BBM bersubsidi, maka pada akhirnya terjadi sejumlah penyesuaian terhadap ketidakberhasilan pencapaian target makro ekonomi. "Kami malah tidak mendapatkan kejelasan alasan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Pemerintahkan juga harus mampu meyakinkan masyarakat atas kebijakan yang diambilnya tersebut," tukasnya.Lebih lanjut, Anggota Fraksi PDI-P tersebut menambahkan, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini terlihat sebagai sikap pemerintah yang tetap mempertahankan jumlah orang miskin sebanyak 55 juta orang. "Kebijakan inikan sama saja pemerintah dalam mempertahankan orang miskin yang sudah 55 juta dan tidak berupaya menyelesaikannya," ucapnya.Sementara Sejauh ini, pemerintah terus memperlihatkan kegagalan pencapaian asumsi makro ekonomi pada perlambatan ekonomi global.  "Pemerintah itu selalu menyalahkan kegagalannya pada global. Apa pertangunggung jawaban pemerintah terhadap ketidaktercapaian semua ini," papar Dolfie.Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berjanji kepada masyarakat bahwa target penerimaan pajak di tahun ini sebesar 13,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp1.281 triliun."Janji Pak SBY, tahun ini target penerimaan kita dari sektor pajak seharusnya 13,6 persen PDB. Artinya apa? Pemerintah sendiri defisit janji terhadap masyarakat Indonesia sebesar Rp140 triliun," tutup Dolfie. (wan)