Prestasi Aceh dalam mengelola pemerintahannya belum membanggakan, bahkan berdasarkan survey Lembaga Kemitraan, indeks tata kelola kinerja pemerintah provinsi itu menduduki peringkat 18 di Indonesia.https://economy.okezone.com/read/2013/05/23/320/811627/tata-kelola-aceh-baru-capai-urutan-18idhttps://economy.okezone.com/read/2013/05/23/320/811627/tata-kelola-aceh-baru-capai-urutan-18https://economy.okezone.com/read/2013/05/23/320/811627/tata-kelola-aceh-baru-capai-urutan-18Kamis 23 Mei 2013 17:17 WIBSalman Mardirahttps://e.okezone.com/error.pngBANDA ACEH - Prestasi Aceh dalam mengelola pemerintahannya belum membanggakan, bahkan berdasarkan survey Lembaga Kemitraan, indeks tata kelola kinerja pemerintah provinsi itu menduduki peringkat 18 di Indonesia. "Hasil studi menunjukkan Aceh berada diperingkat 18 dalam Indonesia governance index, dengan nilai indeks 5,78. Tata kelola Provinsi Aceh bernilai cukup, artinya kinerjanya tidak buruk, juga belum baik," kata Peneliti dari Lembaga Kemitraan, Said Muniruddin di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Kamis (23/5/2013).Salah satu yang membuat tata kelola pemerintahan Aceh belum berjalan baik adalah, karena belum terwujudnya prinsip transparansi dan kepercayaan. Meski alokasi anggaran perkapita untuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan tinggi, namun akses terhadap penggunaannya oleh publik sulit.  "Akses untuk dana aspirasi dewan dan dokumen-dokumen keuangan pemerintah sangat sulit. Kemampuan DPRD dalam menghasilkan qanun (perda) sangat lemah. Pemerintah dan DPRD bahkan selalu terlambat dalam menyusun dan mensahkan APBD," ujarnya.Muniruddin menjelaskan, survey dilakukan dengan membagikan kuisioner dan wawancara langsung responden secara acak yang terdiri dari birokrat, legislatif, aktivis LSM, masyarakat ekonomi dan akademisi. Hasil survey ini, kata dia, bisa dimaknai secara normatif dan relatif. Menurutnya indeks tata kelola masyarakat sipil di Aceh jauh lebih baik daripada tata kelola pemerintahan, dimana menduduki peringkat lima besar dengan indeks 6,45, di bawah Jatim, Yogjakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.Sementara itu kinerja tata kelola birokrasi provinsi itu berada diperingkat 15 di Indonesia, karena sudah mulai bekerja secara efesion, tapi belum melibatkan publik yang luas dalam implementasi fungsi-fungsinya. "Birokrasi juga banyak menghabiskan anggaran, tetapi kemampuannya dalam menggali PAD sangat lemah," sebut Muniruddin.Tata kelola birokrasi ini dinilai lebih baik dari kinerja gubernur dan legislatif di Aceh. Pemimpin tertinggi di provinsi itu bahkan dinilai belum mampu membuat kebijakan untuk meningkatkan PAD dan cenderung terlena dengan kucuran dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat.Muniruddin mengatakan, yang memprihatinkan dari hasil survey adalah kinerja masyarakat ekonomi Aceh berada di bawah rata-rata nasional yang indeksnya mencapai 31. Menurutnya perlu pembenahan tata kelola untuk mencapai tujuan pembangunan di Aceh. Bahkan kini mutu pembangunan pendidikan dan kesehatan di Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional, padahal dana yang diterima Aceh dari otonomi khusus sampai 2012 telah mencapai Rp21,155 triliyun, belum lagi lainnya dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi."Target Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manaf untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen, menurunkan kemiskinan menjadi 9,50 persen, dan angka pengangguran menjadi 6,50 persen pada akhir periode pemerintahannya tidak akan pernah terjadi kalau tata kelola pemerintahan Aceh tidak segera dibenahi," tuturnya. (wan)BANDA ACEH - Prestasi Aceh dalam mengelola pemerintahannya belum membanggakan, bahkan berdasarkan survey Lembaga Kemitraan, indeks tata kelola kinerja pemerintah provinsi itu menduduki peringkat 18 di Indonesia. "Hasil studi menunjukkan Aceh berada diperingkat 18 dalam Indonesia governance index, dengan nilai indeks 5,78. Tata kelola Provinsi Aceh bernilai cukup, artinya kinerjanya tidak buruk, juga belum baik," kata Peneliti dari Lembaga Kemitraan, Said Muniruddin di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Kamis (23/5/2013).Salah satu yang membuat tata kelola pemerintahan Aceh belum berjalan baik adalah, karena belum terwujudnya prinsip transparansi dan kepercayaan. Meski alokasi anggaran perkapita untuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan tinggi, namun akses terhadap penggunaannya oleh publik sulit.  "Akses untuk dana aspirasi dewan dan dokumen-dokumen keuangan pemerintah sangat sulit. Kemampuan DPRD dalam menghasilkan qanun (perda) sangat lemah. Pemerintah dan DPRD bahkan selalu terlambat dalam menyusun dan mensahkan APBD," ujarnya.Muniruddin menjelaskan, survey dilakukan dengan membagikan kuisioner dan wawancara langsung responden secara acak yang terdiri dari birokrat, legislatif, aktivis LSM, masyarakat ekonomi dan akademisi. Hasil survey ini, kata dia, bisa dimaknai secara normatif dan relatif. Menurutnya indeks tata kelola masyarakat sipil di Aceh jauh lebih baik daripada tata kelola pemerintahan, dimana menduduki peringkat lima besar dengan indeks 6,45, di bawah Jatim, Yogjakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.Sementara itu kinerja tata kelola birokrasi provinsi itu berada diperingkat 15 di Indonesia, karena sudah mulai bekerja secara efesion, tapi belum melibatkan publik yang luas dalam implementasi fungsi-fungsinya. "Birokrasi juga banyak menghabiskan anggaran, tetapi kemampuannya dalam menggali PAD sangat lemah," sebut Muniruddin.Tata kelola birokrasi ini dinilai lebih baik dari kinerja gubernur dan legislatif di Aceh. Pemimpin tertinggi di provinsi itu bahkan dinilai belum mampu membuat kebijakan untuk meningkatkan PAD dan cenderung terlena dengan kucuran dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat.Muniruddin mengatakan, yang memprihatinkan dari hasil survey adalah kinerja masyarakat ekonomi Aceh berada di bawah rata-rata nasional yang indeksnya mencapai 31. Menurutnya perlu pembenahan tata kelola untuk mencapai tujuan pembangunan di Aceh. Bahkan kini mutu pembangunan pendidikan dan kesehatan di Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional, padahal dana yang diterima Aceh dari otonomi khusus sampai 2012 telah mencapai Rp21,155 triliyun, belum lagi lainnya dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi."Target Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manaf untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen, menurunkan kemiskinan menjadi 9,50 persen, dan angka pengangguran menjadi 6,50 persen pada akhir periode pemerintahannya tidak akan pernah terjadi kalau tata kelola pemerintahan Aceh tidak segera dibenahi," tuturnya. (wan)