Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menginginkan diberikan kewenangan untuk memecat pegawai pajak yang masih bandel dengan merekrut pegawai baru.https://economy.okezone.com/read/2013/06/17/20/823430/dirjen-pajak-beri-kewenangan-saya-pecat-pegawai-pajak-nakalidhttps://economy.okezone.com/read/2013/06/17/20/823430/dirjen-pajak-beri-kewenangan-saya-pecat-pegawai-pajak-nakalhttps://economy.okezone.com/read/2013/06/17/20/823430/dirjen-pajak-beri-kewenangan-saya-pecat-pegawai-pajak-nakalSenin 17 Juni 2013 20:55 WIBFakhri RezyDirektorat Jenderal Pajak Fuad Rahmanyhttps://img.okezone.com/content/2013/06/17/20/823430/RBtDcq2s1Z.jpgJAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menginginkan diberikan kewenangan untuk memecat pegawai pajak yang masih bandel dengan merekrut pegawai baru.Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, pegawai pajak masih banyak yang malas-malasan. Oleh karena itu dirinya menginginkan adanya kewenangan untuk memecat orang. "Beri kewenangan saya memecat orang, ini kan saya susah memecat, masa perlu harus ada penangkapan dulu baru bisa (memecat)," ujar Dirjen Pajak Fuad Rahmany, saat ditemui wartawan, Jakarta, Senin (17/6/2013). Fuad mengakui, di kantornya masih ada yang melakukan kenakalan. Maka dari itu dirinya ingin sekali mempunyai kewenangan untuk memecat pegawai nakal tersebut. "Ini penting karena DJP cari duit, jadi harus ada kewenangan itu,  kalau DJP enggak diberi wewenang khusus, akan susah dong penerimaan, Berikan djp perlakuan khusus ya," ujar Fuad.Fuad mengatakan sekarang pajak harus dibuat adil. Walaupun di Indonesia paling besar ada 32 ribu pegawai sedangkan negara seperti Jepang itu memiliki 66 ribu. (wan)JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menginginkan diberikan kewenangan untuk memecat pegawai pajak yang masih bandel dengan merekrut pegawai baru.Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, pegawai pajak masih banyak yang malas-malasan. Oleh karena itu dirinya menginginkan adanya kewenangan untuk memecat orang. "Beri kewenangan saya memecat orang, ini kan saya susah memecat, masa perlu harus ada penangkapan dulu baru bisa (memecat)," ujar Dirjen Pajak Fuad Rahmany, saat ditemui wartawan, Jakarta, Senin (17/6/2013). Fuad mengakui, di kantornya masih ada yang melakukan kenakalan. Maka dari itu dirinya ingin sekali mempunyai kewenangan untuk memecat pegawai nakal tersebut. "Ini penting karena DJP cari duit, jadi harus ada kewenangan itu,  kalau DJP enggak diberi wewenang khusus, akan susah dong penerimaan, Berikan djp perlakuan khusus ya," ujar Fuad.Fuad mengatakan sekarang pajak harus dibuat adil. Walaupun di Indonesia paling besar ada 32 ribu pegawai sedangkan negara seperti Jepang itu memiliki 66 ribu. (wan)