PDIP mengusulkan belanja subsidi Rp242 triliun dan PKS mengusulkan Rp247,8 triliun, sementara pemerintah dan Banggar menyepakati belanja subsidi Rp199,8 triliun.https://economy.okezone.com/read/2013/06/18/20/823734/wamenkeu-apbn-versi-pdip-pks-salah-asumsiidhttps://economy.okezone.com/read/2013/06/18/20/823734/wamenkeu-apbn-versi-pdip-pks-salah-asumsihttps://economy.okezone.com/read/2013/06/18/20/823734/wamenkeu-apbn-versi-pdip-pks-salah-asumsiSelasa 18 Juni 2013 14:46 WIBDina Mirayanti HutaurukIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/06/18/20/823734/WyFGOY17Sx.jpgJAKARTA- Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar akhirnya mengungkapkan kegeramannya atas postur APBNP yang ditawarkan oleh Fraksi PDIP dan PKS sebelum RAPBN akhirnya disetujui oleh mayoritas anggota DPR melalui mekanisme voting.Mahendra mengatakan, dirinya sudah bisa mengomentari perdebatan yang terjadi DPR karena RAPBNP telah disetujui. Menurutnya, apa yang ditawarkan kedua fraksi tersebut tidak berdasarkan asumsi yang tepat."Kemarin adanya postur atau skenario lain dari APBNP, ini bisa saya komentari karena toh UU APBNP sudah disepakati. Ada dua usul gak usah saya sebutkan karena toh kawan-kwan sudah tahu. Postur yang ditawarkan tidak tepat," ungkap Mahendra Siregar dalam konferensi pers Kementerian Keuangan atas hasil Paripurna DPR, Jakarta, Senin (18/6/13).Sebelumnya, PKS dan PDIP menawarkan postur alternatif APBNP dengan belanja subsidi lebih besar dari hasil pembahasan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR tanpa harus menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. PDIP mengusulkan belanja subsidi Rp242 triliun dan PKS mengusulkan Rp247,8 triliun, sementara pemerintah dan Banggar menyepakati belanja subsidi Rp199,8 triliun.Mahendra mengatakan, postur yang ditawarkan PDI yakni adanya kenaikan belanja  subsidi sebesar Rp43 triliun tanpa menaikkan BBM dan PKS menawarkan subsidi akan lebih tinggi yakni sebesar Rp48 triliun dari yang ditawarkan pemerintah tidak tepat karena mereka tidak berdasarkan asumsi yang tepat karena tetap memperhitungkan volume konsumsi BBM 48 juta kiloliter (kl).Padahal menurut Mahendra, jika BBM tidak dinaikkan konsumsi BBM bisa mencapai 56 juta kl karena disparitas harga antardomestik dengan luar negeri akan meningkatkan tindakan penyeludupan."Itu masih berdasarkan asumsi yang tidak tepat karena mengasumsikan konsumsi BBM masih 48 juta kl. Padahal kalau tidak dinaikkan defisitnya pemerintah bisa mencapai 3 persen, belum lagi ditambah dengan defisit daerah," jelasnya.JAKARTA- Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar akhirnya mengungkapkan kegeramannya atas postur APBNP yang ditawarkan oleh Fraksi PDIP dan PKS sebelum RAPBN akhirnya disetujui oleh mayoritas anggota DPR melalui mekanisme voting.Mahendra mengatakan, dirinya sudah bisa mengomentari perdebatan yang terjadi DPR karena RAPBNP telah disetujui. Menurutnya, apa yang ditawarkan kedua fraksi tersebut tidak berdasarkan asumsi yang tepat."Kemarin adanya postur atau skenario lain dari APBNP, ini bisa saya komentari karena toh UU APBNP sudah disepakati. Ada dua usul gak usah saya sebutkan karena toh kawan-kwan sudah tahu. Postur yang ditawarkan tidak tepat," ungkap Mahendra Siregar dalam konferensi pers Kementerian Keuangan atas hasil Paripurna DPR, Jakarta, Senin (18/6/13).Sebelumnya, PKS dan PDIP menawarkan postur alternatif APBNP dengan belanja subsidi lebih besar dari hasil pembahasan antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR tanpa harus menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. PDIP mengusulkan belanja subsidi Rp242 triliun dan PKS mengusulkan Rp247,8 triliun, sementara pemerintah dan Banggar menyepakati belanja subsidi Rp199,8 triliun.Mahendra mengatakan, postur yang ditawarkan PDI yakni adanya kenaikan belanja  subsidi sebesar Rp43 triliun tanpa menaikkan BBM dan PKS menawarkan subsidi akan lebih tinggi yakni sebesar Rp48 triliun dari yang ditawarkan pemerintah tidak tepat karena mereka tidak berdasarkan asumsi yang tepat karena tetap memperhitungkan volume konsumsi BBM 48 juta kiloliter (kl).Padahal menurut Mahendra, jika BBM tidak dinaikkan konsumsi BBM bisa mencapai 56 juta kl karena disparitas harga antardomestik dengan luar negeri akan meningkatkan tindakan penyeludupan."Itu masih berdasarkan asumsi yang tidak tepat karena mengasumsikan konsumsi BBM masih 48 juta kl. Padahal kalau tidak dinaikkan defisitnya pemerintah bisa mencapai 3 persen, belum lagi ditambah dengan defisit daerah," jelasnya.