Pusat penelitian dunia, The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) secara resmi membuka kantor untuk kawasan Asia Tenggara. Misi mereka, menurunkan angka kemiskinan di kawasan dengan menerjemahkan hasil penelitian menjadi tindakan nyata.https://economy.okezone.com/read/2013/06/25/320/827201/laboratorium-anti-kemiskinan-siap-beroperasiidhttps://economy.okezone.com/read/2013/06/25/320/827201/laboratorium-anti-kemiskinan-siap-beroperasihttps://economy.okezone.com/read/2013/06/25/320/827201/laboratorium-anti-kemiskinan-siap-beroperasiSelasa 25 Juni 2013 11:44 WIBRachmad Faisal HarahapFoto: Rachmad Faisal Harahaphttps://img.okezone.com/content/2013/06/25/320/827201/KGt9yMirgS.jpgJAKARTA - Pusat penelitian dunia, The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) secara resmi membuka kantor untuk kawasan Asia Tenggara. Misi mereka, menurunkan angka kemiskinan di kawasan dengan menerjemahkan hasil penelitian menjadi tindakan nyata.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidatonya pada acara pembukaan yang dihadiri oleh lebih dari 300 peneliti internasional dan lokal, pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga multilateral.Acara peluncuran ini disambut oleh Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis dan Direktur J-PAL Abhijit Vinayak Banerjee yang bekerja sama dengan Presiden SBY pada Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB untuk agenda pembangunan pasca 2015."Kami senang dapat memperluas kemitraan kami dengan pembuat kebijakan di Asia Tenggara untuk lebih mengetahui program-program pembangunan mana yang benar-benar efektif, serta menggunakan temuan penelitian untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan di kawasan," ujar Direktur J-PAL Abhijit Vinayak Banerjee saat press conference J-PAL Southeast Asia Launch di Kempinsky Hotel Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013).Dia menambahkan, J-PAL ini didirikan pada 2003 dan berpusat di Massachusetts Institute of Technology (MIT)."J-PAL dikenal sebagai sebuah jaringan yang merintis penggunaan Uji Acak Terkendali untuk menguji keberhasilan program-program antikemiskinan," ucapnya.Sekadar informasi, J-PAL adalah perintis jaringan penelitian internasional yang mengkaji efektivitas implementasi program-program pembangunan, antara yang tidak berhasil dan tidak.Sejak 2007, J-PAL telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk memastikan program pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial berdampak kepada masyarakat Indonesia yang paling membutuhkan. (wan)JAKARTA - Pusat penelitian dunia, The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) secara resmi membuka kantor untuk kawasan Asia Tenggara. Misi mereka, menurunkan angka kemiskinan di kawasan dengan menerjemahkan hasil penelitian menjadi tindakan nyata.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidatonya pada acara pembukaan yang dihadiri oleh lebih dari 300 peneliti internasional dan lokal, pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga multilateral.Acara peluncuran ini disambut oleh Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis dan Direktur J-PAL Abhijit Vinayak Banerjee yang bekerja sama dengan Presiden SBY pada Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB untuk agenda pembangunan pasca 2015."Kami senang dapat memperluas kemitraan kami dengan pembuat kebijakan di Asia Tenggara untuk lebih mengetahui program-program pembangunan mana yang benar-benar efektif, serta menggunakan temuan penelitian untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan di kawasan," ujar Direktur J-PAL Abhijit Vinayak Banerjee saat press conference J-PAL Southeast Asia Launch di Kempinsky Hotel Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2013).Dia menambahkan, J-PAL ini didirikan pada 2003 dan berpusat di Massachusetts Institute of Technology (MIT)."J-PAL dikenal sebagai sebuah jaringan yang merintis penggunaan Uji Acak Terkendali untuk menguji keberhasilan program-program antikemiskinan," ucapnya.Sekadar informasi, J-PAL adalah perintis jaringan penelitian internasional yang mengkaji efektivitas implementasi program-program pembangunan, antara yang tidak berhasil dan tidak.Sejak 2007, J-PAL telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk memastikan program pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial berdampak kepada masyarakat Indonesia yang paling membutuhkan. (wan)