Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pernyataan resmi penolakan dari para asosiasi terkait penerapan pajak 1 persen untuk UMKM.https://economy.okezone.com/read/2013/07/03/20/831241/menkop-asosiasi-belum-tolak-pajak-ukm-1idhttps://economy.okezone.com/read/2013/07/03/20/831241/menkop-asosiasi-belum-tolak-pajak-ukm-1https://economy.okezone.com/read/2013/07/03/20/831241/menkop-asosiasi-belum-tolak-pajak-ukm-1Rabu 03 Juli 2013 12:38 WIBHendra KusumaIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/07/03/20/831241/hD0bt6plwJ.jpgJAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pernyataan resmi penolakan dari para asosiasi terkait penerapan pajak 1 persen untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)."Asosiasi belum ada yang resmi menyatakan ketidaksetujuan terhadap penerapan pajak 1 persen kepada UMKM," kata Menteri Koperasi dan UKM Syariffudin Hasan dalam acara Konferensi Pemberdaya UMKM Nasional 2013 di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (3/7/2013).Menurut Syariffudin, penerapan pajak 1 persen terhadap UMKM memberikan kemudahan dan penertiban dalam pembukuan."Pelaksanaan ini merupakan salah satu memberikan kemudahan dan penertiban. Kalau sudah dihitung-hitung pasti akan lebih menguntungkan dengan pemberlakuan pajak 1 persen ini terhadap UMKM yang beromzet Rp4,8 miliar," tegasnya.Selain itu, dia mengungkapkan dengan penerapan pajak 1 persen terhadap UMKM pun, mampu menurunkan tingkat kemiskinan Nasional, karena UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan."Kewirausahaan menciptakan pekerjaan, otomatis kemiskinan menurun, seringan mungkin pajaknya, tidak sama dengan pajak pengusaha besar," tutupnya.JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan pernyataan resmi penolakan dari para asosiasi terkait penerapan pajak 1 persen untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)."Asosiasi belum ada yang resmi menyatakan ketidaksetujuan terhadap penerapan pajak 1 persen kepada UMKM," kata Menteri Koperasi dan UKM Syariffudin Hasan dalam acara Konferensi Pemberdaya UMKM Nasional 2013 di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (3/7/2013).Menurut Syariffudin, penerapan pajak 1 persen terhadap UMKM memberikan kemudahan dan penertiban dalam pembukuan."Pelaksanaan ini merupakan salah satu memberikan kemudahan dan penertiban. Kalau sudah dihitung-hitung pasti akan lebih menguntungkan dengan pemberlakuan pajak 1 persen ini terhadap UMKM yang beromzet Rp4,8 miliar," tegasnya.Selain itu, dia mengungkapkan dengan penerapan pajak 1 persen terhadap UMKM pun, mampu menurunkan tingkat kemiskinan Nasional, karena UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan."Kewirausahaan menciptakan pekerjaan, otomatis kemiskinan menurun, seringan mungkin pajaknya, tidak sama dengan pajak pengusaha besar," tutupnya.