Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum berencana memperluas cakupan insentif penangguhan pajak (tax holiday).https://economy.okezone.com/read/2013/07/24/20/841955/menkeu-tax-holiday-ibarat-film-bioskop-tak-lakuidhttps://economy.okezone.com/read/2013/07/24/20/841955/menkeu-tax-holiday-ibarat-film-bioskop-tak-lakuhttps://economy.okezone.com/read/2013/07/24/20/841955/menkeu-tax-holiday-ibarat-film-bioskop-tak-lakuRabu 24 Juli 2013 16:34 WIBMaesarohIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/07/24/20/841955/QP5pCfVL5I.jpgJAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum berencana memperluas cakupan insentif penangguhan pajak (tax holiday). Masalahnya, saat ini banyak yang masih belum menerapkan. "Saya mau fokus yang ada saja. Kita kayak orang makan, kalau yang di piring masih ada, ngapain harus nambah lagi di piring lain, fokus saja di situ," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri kala ditemui di kantornya, Rabu (24/7/2013). Menurutnya, saat ini Kemenkeu sudah menerapkan skema penangguhan pajak tersebut, dan yang sudah mengajukan baru dua. "Baru Unilever sama Chandra Asri," jelas dia.Dia menilai, minimnya yang mengajukan penagguhan pajak mengindikasikan aturan yang ada belum berjalan dengan efektif. "Bukan ada yang kurang. Logikanya begitu engga? Orang nonton bioskop, yang nonton enggak ada. Yang salah filmnya, bukan datengin film baru," katanya.Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang PS Brodjonegero mengatakan, insentif pajak ini masih diterima oleh beberapa sektor yang diputuskan sebelumnya. Meski demikian, dia mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan sedikit perubahan. "Itu aturan modalnya, dan batas waktu," tukas dia.JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum berencana memperluas cakupan insentif penangguhan pajak (tax holiday). Masalahnya, saat ini banyak yang masih belum menerapkan. "Saya mau fokus yang ada saja. Kita kayak orang makan, kalau yang di piring masih ada, ngapain harus nambah lagi di piring lain, fokus saja di situ," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri kala ditemui di kantornya, Rabu (24/7/2013). Menurutnya, saat ini Kemenkeu sudah menerapkan skema penangguhan pajak tersebut, dan yang sudah mengajukan baru dua. "Baru Unilever sama Chandra Asri," jelas dia.Dia menilai, minimnya yang mengajukan penagguhan pajak mengindikasikan aturan yang ada belum berjalan dengan efektif. "Bukan ada yang kurang. Logikanya begitu engga? Orang nonton bioskop, yang nonton enggak ada. Yang salah filmnya, bukan datengin film baru," katanya.Terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang PS Brodjonegero mengatakan, insentif pajak ini masih diterima oleh beberapa sektor yang diputuskan sebelumnya. Meski demikian, dia mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan sedikit perubahan. "Itu aturan modalnya, dan batas waktu," tukas dia.