Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkapkan, KHL buruh sudah ditetapkan yakni sebesar Rp2.299.000.https://economy.okezone.com/read/2013/10/28/20/887889/komponen-hidup-layak-buruh-di-jakarta-rp2-29-jutaidhttps://economy.okezone.com/read/2013/10/28/20/887889/komponen-hidup-layak-buruh-di-jakarta-rp2-29-jutahttps://economy.okezone.com/read/2013/10/28/20/887889/komponen-hidup-layak-buruh-di-jakarta-rp2-29-jutaSenin 28 Oktober 2013 11:12 WIBAisyahIlustrasi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2013/10/28/20/887889/QEyZdzDUJM.jpgJAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum menerima detail laporan mengenai keputusan besaran komponen hidup layak (KHL) yang akan menentukan besarnya kenaikan upah minimum pekerja (UMP)."Belum saya terima di meja saya. Enggak apa-apa mereka (buruh) menuntut, tapi mesti masuk logika. Hitung-hitungannya seperti apa," kata Jokowi di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Senin (28/10/2013).Jokowi menegaskan, hasil kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan buruh mengenai besaran KHL belum disampaikan. "Yang namanya UMP ditentukan kesepakatan antara Apindo dan pekerja serta dewan pengupahan. Kalau sudah sepakat, baru disampaikan ke saya," ujarnya.Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, KHL buruh sudah ditetapkan yakni sebesar Rp2.299.000."Buruh menganggap KHL-nya Rp2,7-Rp3 juta. Kenapa? Karena komponen mereka ambil sewa tempat dengan nilai tertinggi Rp850.000. Ya pengusaha enggak mau dong, survei pengusaha Rp500.000 lebih. Kita usahakan Rp650.000," kata Ahok.Ahok mengungkapkan, besarnya UMP saat ini belum bisa secara produktivitas meningkatkan UMP tahun depan. "Jadi ada negara-negara lain sudah bisa, kita belum bisa. Sekarang kita masih bergelut di 60 komponen itu dulu," ujarnya.Sekadar informasi, diketahui para buruh menuntut kenaikan UMP tahun 2014 sebesar Rp3,7 juta dan menaikkan komponen KHL menjadi 84 komponen."Saya ngomong produktivitas mesti dinaikkan dan diukur juga. Kalau itu dinaikkan, perusahaan-perusahaan bisa PHK. Jadi kita mesti ada keseimbangan. Ini tidak mungkin selesai masalah ini, tapi yang penting rumusannya sudah ada, yaitu KHL," tutupnya.JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum menerima detail laporan mengenai keputusan besaran komponen hidup layak (KHL) yang akan menentukan besarnya kenaikan upah minimum pekerja (UMP)."Belum saya terima di meja saya. Enggak apa-apa mereka (buruh) menuntut, tapi mesti masuk logika. Hitung-hitungannya seperti apa," kata Jokowi di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Senin (28/10/2013).Jokowi menegaskan, hasil kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan buruh mengenai besaran KHL belum disampaikan. "Yang namanya UMP ditentukan kesepakatan antara Apindo dan pekerja serta dewan pengupahan. Kalau sudah sepakat, baru disampaikan ke saya," ujarnya.Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, KHL buruh sudah ditetapkan yakni sebesar Rp2.299.000."Buruh menganggap KHL-nya Rp2,7-Rp3 juta. Kenapa? Karena komponen mereka ambil sewa tempat dengan nilai tertinggi Rp850.000. Ya pengusaha enggak mau dong, survei pengusaha Rp500.000 lebih. Kita usahakan Rp650.000," kata Ahok.Ahok mengungkapkan, besarnya UMP saat ini belum bisa secara produktivitas meningkatkan UMP tahun depan. "Jadi ada negara-negara lain sudah bisa, kita belum bisa. Sekarang kita masih bergelut di 60 komponen itu dulu," ujarnya.Sekadar informasi, diketahui para buruh menuntut kenaikan UMP tahun 2014 sebesar Rp3,7 juta dan menaikkan komponen KHL menjadi 84 komponen."Saya ngomong produktivitas mesti dinaikkan dan diukur juga. Kalau itu dinaikkan, perusahaan-perusahaan bisa PHK. Jadi kita mesti ada keseimbangan. Ini tidak mungkin selesai masalah ini, tapi yang penting rumusannya sudah ada, yaitu KHL," tutupnya.