Presiden SBY didampingi Wakil Presiden Boediono, hari ini meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).https://economy.okezone.com/read/2013/12/31/320/919653/sby-resmikan-program-bpjs-kesehatanidhttps://economy.okezone.com/read/2013/12/31/320/919653/sby-resmikan-program-bpjs-kesehatanhttps://economy.okezone.com/read/2013/12/31/320/919653/sby-resmikan-program-bpjs-kesehatanSelasa 31 Desember 2013 10:11 WIBFahmi Firdaus Presiden SBY & Ibu Ani. (Foto: Setneg)https://img.okezone.com/content/2013/12/31/320/919653/VqcQzvV9HO.jpgBOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden Boediono, hari ini meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini, akan mulai berlaku tepat pukul 00.00 WIB 1 Januari 2014.Oleh karena itu, SBY meminta para pengelola BPJS baik jaminan kesehatan, maupun tenaga kerja untuk mengawal proses ini. SBY menegaskan, tidak boleh ada laporan masyarakat tidak dapat menerima BPJS dan JKN."Pastikan proses berlangsung lancar, jangan sampai mereka tidak bisa menerima, BPJS harus siap," tutur SBY di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013).  Presiden menjelaskan, nantinya semua rakyat Indonesia akan memperoleh bantuan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Tapi, pemerintah ingin memprioritaskan 84,6 juta jiwa yang tergolong sangat miskin, miskin dan rentan itu mendapatkan pelayanan yang semestinya.SBY menjelaskan, untuk BPJS kesehatan memang akan dilakukan pada awal 2014. Namun, untuk BPJS tenaga kerja, baru mulai disosialisasikan pada Juli 2014, dan akan dimulai pada 2015."Yang telah membayar iuran akan memiliki jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja. Kita harus memastikan 2015 kesemuanya sudah dapat diterapkan, kepada pengelola BPJS kesehatan juga harus meningkatkan kualitasnya," tutur SBY.BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden Boediono, hari ini meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini, akan mulai berlaku tepat pukul 00.00 WIB 1 Januari 2014.Oleh karena itu, SBY meminta para pengelola BPJS baik jaminan kesehatan, maupun tenaga kerja untuk mengawal proses ini. SBY menegaskan, tidak boleh ada laporan masyarakat tidak dapat menerima BPJS dan JKN."Pastikan proses berlangsung lancar, jangan sampai mereka tidak bisa menerima, BPJS harus siap," tutur SBY di Istana Bogor, Selasa (31/12/2013).  Presiden menjelaskan, nantinya semua rakyat Indonesia akan memperoleh bantuan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Tapi, pemerintah ingin memprioritaskan 84,6 juta jiwa yang tergolong sangat miskin, miskin dan rentan itu mendapatkan pelayanan yang semestinya.SBY menjelaskan, untuk BPJS kesehatan memang akan dilakukan pada awal 2014. Namun, untuk BPJS tenaga kerja, baru mulai disosialisasikan pada Juli 2014, dan akan dimulai pada 2015."Yang telah membayar iuran akan memiliki jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja. Kita harus memastikan 2015 kesemuanya sudah dapat diterapkan, kepada pengelola BPJS kesehatan juga harus meningkatkan kualitasnya," tutur SBY.