Dari 80 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tugas terbanyakhttps://economy.okezone.com/read/2014/05/27/20/990570/rancangan-peraturan-pemerintah-terbanyak-di-kemenkeuidhttps://economy.okezone.com/read/2014/05/27/20/990570/rancangan-peraturan-pemerintah-terbanyak-di-kemenkeuhttps://economy.okezone.com/read/2014/05/27/20/990570/rancangan-peraturan-pemerintah-terbanyak-di-kemenkeuSelasa 27 Mei 2014 12:00 WIBKurniasih Miftakhul JannahIlustrasi: (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/05/27/20/990570/YrB1wy6PPR.JPGJAKARTA - Dari 80 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tugas terbanyak.Mengutip laman Kementerian Sekretariat Kabinet (setkab), Jakarta (27/5/2014), penyusunan RPP Kemenkeu berjumlah 17 RPP. Kemudian disusul Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 11 RPP; lalu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sebanyak 5 RPP.Ke-17 RPP yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu itu dituntaskan pada akhir tahun 2014 ini di antaranya adalah:a. RPP tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,b. RPP tentang Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu, danc. RPP tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.Sedangkan RPP yang menjadi tangging jawab Kementerian Kesehatan di antaranya adalah:a. RPP tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat untuk Pendanaan Penanganan Fakir Miskin,b. RPP tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh,c. RPP tentang Kesehatan Kerja.Sementara RPP yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang harus diselesaikan tahun ini di antaranya adalah:a. RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,b. RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat,c. RPP tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.JAKARTA - Dari 80 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tugas terbanyak.Mengutip laman Kementerian Sekretariat Kabinet (setkab), Jakarta (27/5/2014), penyusunan RPP Kemenkeu berjumlah 17 RPP. Kemudian disusul Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 11 RPP; lalu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sebanyak 5 RPP.Ke-17 RPP yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu itu dituntaskan pada akhir tahun 2014 ini di antaranya adalah:a. RPP tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,b. RPP tentang Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu, danc. RPP tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.Sedangkan RPP yang menjadi tangging jawab Kementerian Kesehatan di antaranya adalah:a. RPP tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat untuk Pendanaan Penanganan Fakir Miskin,b. RPP tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh,c. RPP tentang Kesehatan Kerja.Sementara RPP yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang harus diselesaikan tahun ini di antaranya adalah:a. RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,b. RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat,c. RPP tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.