"Kita berharap pemerintah ke depan pro bisnis dan pro pengusaha maka kita adakan forum diskusi ini," ujar Ketua DPD HIPPI Sarman Simanjorang saat memberi sambutan di Hotel Amos Cozy, Jakarta, Kamis (6/6/2014).https://economy.okezone.com/read/2014/06/06/320/994848/pengusaha-berharap-pemimpin-baru-pro-bisnisidhttps://economy.okezone.com/read/2014/06/06/320/994848/pengusaha-berharap-pemimpin-baru-pro-bisnishttps://economy.okezone.com/read/2014/06/06/320/994848/pengusaha-berharap-pemimpin-baru-pro-bisnisJum'at 06 Juni 2014 11:11 WIBKurniasih Miftakhul JannahDiskusi DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dan BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) (Foto:Kurniasih/Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/06/06/320/994848/mNWKhFbzhi.jpgJAKARTA - Menjelang pilpres 2014, perkumpulan pengusaha mengadakan forum diskusi dengan tema Presiden-Wakil Presiden dan Kabinet Baru Harapan Pengusaha. Diskusi tersebut dicanangkan oleh DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dan BPD Himpunan pengusaha muda Indonesia (HIPMI).Ketua DPD HIPPI Sarman Simanjorang mengatakan, diskusi ini dilakukan untuk menarik garis besar pesan dari para pengusaha untuk disampaikan kepada dua calon Capres dan Cawapres 2014."Kita berharap pemerintah ke depan pro bisnis dan pro pengusaha maka kita adakan forum diskusi ini," ujarnya saat memberi sambutan di Hotel Amos Cozy, Jakarta, Kamis (6/6/2014).Sarman menambahkan, pemimpin yang baru diharapkan dapat mengambil kebijakan yang pro dengan dunia pengusaha sehingga bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif."Pemerintah dan dunia usaha saya rasa saling bergantung, pemerintah punya kekuasaan untuk membuat dan mengambil kebijakan untuk dunia ekonomi sedangkan kita sebagai pengusaha merupakan penggeraknya, jadi saya rasa kita saling membutuhkan," tambahnya.Kemudian perwakilan ketua BPD HIPMI juga berharap pemimpin Indonesia yang baru bisa membawa kestabilan politik dan kepastian usaha."Tahun 2015 AEC dimulai, diharapkan pemimpin yang baru dapat melakukan gebrakan perubahan, menghasilkan kebijakan ekonomi yang baik, dan dapat menjadikan program infrastruktur sebagai prioritas utama," Ungkapnya.Menurut Sarman, salah satu rumusan yang dibicarakan hari ini adalah kami akan mengusulkan kepada pemerintah, khusus kabinet yang menangani permasalahan ekonomi jangan diberikan pada orang partai politik. "Karena menurut kami, kadang kalau kebijakan ekonomi di pegang oleh orang partai politik,  kadang kepentingan dari partainya," tuturnya.JAKARTA - Menjelang pilpres 2014, perkumpulan pengusaha mengadakan forum diskusi dengan tema Presiden-Wakil Presiden dan Kabinet Baru Harapan Pengusaha. Diskusi tersebut dicanangkan oleh DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) dan BPD Himpunan pengusaha muda Indonesia (HIPMI).Ketua DPD HIPPI Sarman Simanjorang mengatakan, diskusi ini dilakukan untuk menarik garis besar pesan dari para pengusaha untuk disampaikan kepada dua calon Capres dan Cawapres 2014."Kita berharap pemerintah ke depan pro bisnis dan pro pengusaha maka kita adakan forum diskusi ini," ujarnya saat memberi sambutan di Hotel Amos Cozy, Jakarta, Kamis (6/6/2014).Sarman menambahkan, pemimpin yang baru diharapkan dapat mengambil kebijakan yang pro dengan dunia pengusaha sehingga bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif."Pemerintah dan dunia usaha saya rasa saling bergantung, pemerintah punya kekuasaan untuk membuat dan mengambil kebijakan untuk dunia ekonomi sedangkan kita sebagai pengusaha merupakan penggeraknya, jadi saya rasa kita saling membutuhkan," tambahnya.Kemudian perwakilan ketua BPD HIPMI juga berharap pemimpin Indonesia yang baru bisa membawa kestabilan politik dan kepastian usaha."Tahun 2015 AEC dimulai, diharapkan pemimpin yang baru dapat melakukan gebrakan perubahan, menghasilkan kebijakan ekonomi yang baik, dan dapat menjadikan program infrastruktur sebagai prioritas utama," Ungkapnya.Menurut Sarman, salah satu rumusan yang dibicarakan hari ini adalah kami akan mengusulkan kepada pemerintah, khusus kabinet yang menangani permasalahan ekonomi jangan diberikan pada orang partai politik. "Karena menurut kami, kadang kalau kebijakan ekonomi di pegang oleh orang partai politik,  kadang kepentingan dari partainya," tuturnya.