<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Langkah PU agar Masyarakat Peduli Hidup Bersih</title><description>Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih tentu sangat  mengkhawatirkan. Karena, hal ini pasti akan berdampak pada kesehatan  masyarakat.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2014/07/02/471/1006998/langkah-pu-agar-masyarakat-peduli-hidup-bersih</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2014/07/02/471/1006998/langkah-pu-agar-masyarakat-peduli-hidup-bersih"/><item><title>Langkah PU agar Masyarakat Peduli Hidup Bersih</title><link>https://economy.okezone.com/read/2014/07/02/471/1006998/langkah-pu-agar-masyarakat-peduli-hidup-bersih</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2014/07/02/471/1006998/langkah-pu-agar-masyarakat-peduli-hidup-bersih</guid><pubDate>Rabu 02 Juli 2014 11:13 WIB</pubDate><dc:creator>Meutia Febrina Anugrah</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2014/07/02/471/1006998/TrEUgyaCoe.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Pemukiman Kumuh (Foto : Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2014/07/02/471/1006998/TrEUgyaCoe.jpg</image><title>Pemukiman Kumuh (Foto : Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih tentu sangat mengkhawatirkan. Karena, hal ini pasti akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis BPS, jumlah rumah tangga di Indonesia yang telah memiliki fasilitas sanitasi yang layak hingga tahun 2013 baru mencapai angka 59,71 persen. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), terus berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pentingnya sanitasi. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan mengalokasikan dana minimal 2 persen untuk penyediaan sarana dan prasarana sanitasi.Selain itu, Kemenpu juga melakukan acara seperti Sosialisasi Pengelolaan Prasarana dan Sarana bidang PLP, di mana di dalamnya terdapat agenda kunjungan lapangan. Sosialisasi diikuti oleh bupati/wali kota ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dan SKPD terkait kabupaten/kota yang memiliki dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).&quot;Salah satu tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk membuka kembali wawasan serta menggugah kembali kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan pentingnya sanitasi. Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang dinilai mampu melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana bidang PLP dengan baik,&quot;kata Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya, M Maliki Moersid, yang dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Rabu (2/7/2014).Maliki menambahkan, dengan Pokja Sanitasi ini akan menjadi motor penggerak pembangunan sanitasi diharapkan mampu menularkan pengalaman yang sudah dilaksanakan di daerahnya kepada seluruh peserta sosialisasi.Selain itu, KemenPU juga melakukan kunjungan lapangan diantaranya ke prasarana dan sarana bidang PLP yang ada di Kota Payakumbuh mencakup TPA Regional Payakumbuh, SANIMAS serta pengolahan kompos. Mereka belajar mengenal pengelolaan prasana dan sarana sanitasi yang baik, langsung dari praktisi lapangan&amp;nbsp; Pemerintah Kota Payakumbuh.</description><content:encoded>JAKARTA - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih tentu sangat mengkhawatirkan. Karena, hal ini pasti akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis BPS, jumlah rumah tangga di Indonesia yang telah memiliki fasilitas sanitasi yang layak hingga tahun 2013 baru mencapai angka 59,71 persen. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), terus berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk pentingnya sanitasi. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan mengalokasikan dana minimal 2 persen untuk penyediaan sarana dan prasarana sanitasi.Selain itu, Kemenpu juga melakukan acara seperti Sosialisasi Pengelolaan Prasarana dan Sarana bidang PLP, di mana di dalamnya terdapat agenda kunjungan lapangan. Sosialisasi diikuti oleh bupati/wali kota ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi dan SKPD terkait kabupaten/kota yang memiliki dokumen Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).&quot;Salah satu tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk membuka kembali wawasan serta menggugah kembali kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan pentingnya sanitasi. Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang dinilai mampu melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana bidang PLP dengan baik,&quot;kata Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya, M Maliki Moersid, yang dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Rabu (2/7/2014).Maliki menambahkan, dengan Pokja Sanitasi ini akan menjadi motor penggerak pembangunan sanitasi diharapkan mampu menularkan pengalaman yang sudah dilaksanakan di daerahnya kepada seluruh peserta sosialisasi.Selain itu, KemenPU juga melakukan kunjungan lapangan diantaranya ke prasarana dan sarana bidang PLP yang ada di Kota Payakumbuh mencakup TPA Regional Payakumbuh, SANIMAS serta pengolahan kompos. Mereka belajar mengenal pengelolaan prasana dan sarana sanitasi yang baik, langsung dari praktisi lapangan&amp;nbsp; Pemerintah Kota Payakumbuh.</content:encoded></item></channel></rss>
