"Titik macet, rawan longsor, rawan kecelakaan masih tetap ada. Kepala Daerah tidak tahu bagaimana mengatasi masalah itu," kata pengamat transportasi, Djoko Setijowarno kepada Okezone, Jakarta, Jumat (8/8/2014).https://economy.okezone.com/read/2014/08/08/320/1021660/banyak-pr-yang-harus-dibenahi-pemerintah-untuk-mudikidhttps://economy.okezone.com/read/2014/08/08/320/1021660/banyak-pr-yang-harus-dibenahi-pemerintah-untuk-mudikhttps://economy.okezone.com/read/2014/08/08/320/1021660/banyak-pr-yang-harus-dibenahi-pemerintah-untuk-mudikJum'at 08 Agustus 2014 11:17 WIBHendra KusumaBanyak “PR” yang Harus Dibenahi Pemerintah untuk Mudik (Ilustrasi: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/08/08/320/1021660/uVEP3A9JTp.jpgJAKARTA - Penyelenggaraan mudik tahun ini dinilai masih memiliki kekurangan. Kemacetan masih menjadi masalah setiap tahunnya."Titik macet, rawan longsor, rawan kecelakaan masih tetap ada. Kepala Daerah tidak tahu bagaimana mengatasi masalah itu," kata pengamat transportasi, Djoko Setijowarno kepada Okezone, Jakarta, Jumat (8/8/2014).Djoko menilai, titik kemacetan makin tak terkendali, terutama dengan adanya pasar tumpah. Selain itu, angkutan umum daerah masih dinilai masih kurang baik."Angkutan lanjutan di terminal, pelabuhan dan stasiun yang memasang tarif tinggi telah menyusahkan pemudik," tambahnya.Djoko mengungkapkan, tidak ada solusi jitu yang dilakukan para kepala daerah untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, presiden terpilih 2014 harus dapat mengatasi hal tersebut."Harus ada koordinasi antara Kemenhub dan Kemendagri untuk atasi transportasi di daerah," pungkasnya.JAKARTA - Penyelenggaraan mudik tahun ini dinilai masih memiliki kekurangan. Kemacetan masih menjadi masalah setiap tahunnya."Titik macet, rawan longsor, rawan kecelakaan masih tetap ada. Kepala Daerah tidak tahu bagaimana mengatasi masalah itu," kata pengamat transportasi, Djoko Setijowarno kepada Okezone, Jakarta, Jumat (8/8/2014).Djoko menilai, titik kemacetan makin tak terkendali, terutama dengan adanya pasar tumpah. Selain itu, angkutan umum daerah masih dinilai masih kurang baik."Angkutan lanjutan di terminal, pelabuhan dan stasiun yang memasang tarif tinggi telah menyusahkan pemudik," tambahnya.Djoko mengungkapkan, tidak ada solusi jitu yang dilakukan para kepala daerah untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu, presiden terpilih 2014 harus dapat mengatasi hal tersebut."Harus ada koordinasi antara Kemenhub dan Kemendagri untuk atasi transportasi di daerah," pungkasnya.