Presiden Joko Widodo (Jokowi) bungkam mengenai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.https://economy.okezone.com/read/2014/11/03/19/1060357/jokowi-belum-mau-bicara-kenaikan-harga-bbm-subsidiidhttps://economy.okezone.com/read/2014/11/03/19/1060357/jokowi-belum-mau-bicara-kenaikan-harga-bbm-subsidihttps://economy.okezone.com/read/2014/11/03/19/1060357/jokowi-belum-mau-bicara-kenaikan-harga-bbm-subsidiSenin 03 November 2014 13:55 WIBDani Jumadil AkhirJokowi Belum Mau Bicara Kenaikan Harga BBM Subsidi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/11/03/19/1060357/jokowi-belum-mau-bicara-kenaikan-harga-bbm-subsidi-CltMcJyZXx.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bungkam mengenai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Namun, menurut informasi yang didapat Okezone, kenaikan harga BBM subsidi dilakukan sebelum akhir tahun 2014 "Tidak bisa saya sampaikan. Saat ini kan urusan membagikan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Jokowi di Kantor PT Pos, Jakarta, Senin (3/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/24/16859/105014_medium.jpg"  width="100%" /> Saat ditanya kembali kenaikan harga BBM subsidi dilakukan sebelum akhir tahun, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo ini kembali bungkam. "Tidak bisa saya sampaikan sekarang," singkatnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran menteri-menterinya meresmikan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu tersebut, akan digunakan sebagai uang elektronik untuk mengambil bantuan sosial dari pemerintah. Pemerintah secara bertahap akan membagikan 15,5 juta kartu kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Untuk tahapan pertama, penukaran kartu perlindungan sosial menjadi Kartu Keluarga sejahtera sebanyak 150. "Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak, serta pemberian jaminan kesehatan," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2), Bambang Widianto. Dia menambahkan, penggunaan simpanan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD), yakni uang elektronik. Dengan demikian, maka LKD tidak perlu melalui bank. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8zMC80LzU2NzA3LzM4NjY1NzE4NDkwMDE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> "Melalui LKD masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. Mereka bisa mengirim dana lewat ponsel, mengambil uang tunai melalui agen yang ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka," tutup Bambang. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bungkam mengenai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Namun, menurut informasi yang didapat Okezone, kenaikan harga BBM subsidi dilakukan sebelum akhir tahun 2014 "Tidak bisa saya sampaikan. Saat ini kan urusan membagikan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Jokowi di Kantor PT Pos, Jakarta, Senin (3/11/2014). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/24/16859/105014_medium.jpg"  width="100%" /> Saat ditanya kembali kenaikan harga BBM subsidi dilakukan sebelum akhir tahun, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Solo ini kembali bungkam. "Tidak bisa saya sampaikan sekarang," singkatnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran menteri-menterinya meresmikan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu tersebut, akan digunakan sebagai uang elektronik untuk mengambil bantuan sosial dari pemerintah. Pemerintah secara bertahap akan membagikan 15,5 juta kartu kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Untuk tahapan pertama, penukaran kartu perlindungan sosial menjadi Kartu Keluarga sejahtera sebanyak 150. "Keseluruhan program tersebut merupakan era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, yaitu melalui kegiatan produktif berupa rekening simpanan, keberlanjutan pendidikan anak, serta pemberian jaminan kesehatan," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2), Bambang Widianto. Dia menambahkan, penggunaan simpanan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD), yakni uang elektronik. Dengan demikian, maka LKD tidak perlu melalui bank. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMC8zMC80LzU2NzA3LzM4NjY1NzE4NDkwMDE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> "Melalui LKD masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau ATM. Mereka bisa mengirim dana lewat ponsel, mengambil uang tunai melalui agen yang ditunjuk oleh bank yang menyimpan dana mereka," tutup Bambang.