DPD mempertanyakan kebijakan pemerintah yang bakal menaikkan harga BBM bersubsidi kepada Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.https://economy.okezone.com/read/2014/11/06/19/1061991/kepala-bappenas-digempur-soal-bbm-di-dpdidhttps://economy.okezone.com/read/2014/11/06/19/1061991/kepala-bappenas-digempur-soal-bbm-di-dpdhttps://economy.okezone.com/read/2014/11/06/19/1061991/kepala-bappenas-digempur-soal-bbm-di-dpdKamis 06 November 2014 17:27 WIBDani Jumadil AkhirIlustrasi kenaikan harga BBM bersubsidi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/11/06/19/1061991/kepala-bappenas-digempur-soal-bbm-di-dpd-xfPmFmyI8E.jpgJAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan kebijakan pemerintah yang bakal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pertanyaan ini ditujukan langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago."Kenaikan BBM ini harus kah? Harus tahun ini? Saya ke Sulawesi kemarin, ini ditanya petani, pedagang dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga," ucap Wakil ketua DPD Aji Padindang di Ruang GBHN Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).Aji secara pribadi menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi. Menurutnya, bagaimana kebijakan yang sudah dijalankan saat ini seperti pembatasan bisa diperbaiki sehingga BBM subsidi terkendali dengan baik. "Di daerah itu enggak ingin adanya kenaikan harga BBM, apalagi istilah pengalihan subsidi BBM ini, mereka enggak tahu," tegasnya.Aji menambahkan, apalagi di akhir 2015 akan diberlakukan MEA. Jika kondisi ini terus terjadi akan mengancam perekonomian Indonesia. "Indonesia siap kena globalisasi akhir 2015, akan terancam ekonomi Indonesia," sebutnya.Di tempat yang sama Wakil Ketua DPD lainnya Abas mengakui bahwa permasalahan BBM subsidi ini sudah menjadi krusial. Karena jika dinaikan akan menimbulkan inflasi, tingkat kemiskinan bertambah, namun di sisi lain selama ini pemberian BBM subsidi tidak tepat sasaran."Itu memang dinikmati orang kaya, yang punya mobil mewah. Tapi kalau nanti subsidi dihapus dari BBM, idealnya harus masyarakat harus kena langsung dampaknya dari pengalihan subsidi ini biar bisa diterima," pungkasnya.JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan kebijakan pemerintah yang bakal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pertanyaan ini ditujukan langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago."Kenaikan BBM ini harus kah? Harus tahun ini? Saya ke Sulawesi kemarin, ini ditanya petani, pedagang dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga," ucap Wakil ketua DPD Aji Padindang di Ruang GBHN Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).Aji secara pribadi menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi. Menurutnya, bagaimana kebijakan yang sudah dijalankan saat ini seperti pembatasan bisa diperbaiki sehingga BBM subsidi terkendali dengan baik. "Di daerah itu enggak ingin adanya kenaikan harga BBM, apalagi istilah pengalihan subsidi BBM ini, mereka enggak tahu," tegasnya.Aji menambahkan, apalagi di akhir 2015 akan diberlakukan MEA. Jika kondisi ini terus terjadi akan mengancam perekonomian Indonesia. "Indonesia siap kena globalisasi akhir 2015, akan terancam ekonomi Indonesia," sebutnya.Di tempat yang sama Wakil Ketua DPD lainnya Abas mengakui bahwa permasalahan BBM subsidi ini sudah menjadi krusial. Karena jika dinaikan akan menimbulkan inflasi, tingkat kemiskinan bertambah, namun di sisi lain selama ini pemberian BBM subsidi tidak tepat sasaran."Itu memang dinikmati orang kaya, yang punya mobil mewah. Tapi kalau nanti subsidi dihapus dari BBM, idealnya harus masyarakat harus kena langsung dampaknya dari pengalihan subsidi ini biar bisa diterima," pungkasnya.