Dalam proyek MP3EI, terdapat pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang dihentikan oleh pemerintahan Joko Widodo.https://economy.okezone.com/read/2014/11/06/20/1062074/kita-tidak-anti-mp3eiidhttps://economy.okezone.com/read/2014/11/06/20/1062074/kita-tidak-anti-mp3eihttps://economy.okezone.com/read/2014/11/06/20/1062074/kita-tidak-anti-mp3eiKamis 06 November 2014 19:14 WIBDani Jumadil Akhir"Kita Tidak Anti MP3EI" (Andrinof Chaniago: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/11/06/20/1062074/kita-tidak-anti-mp3ei-M5NYXgIUZK.jpg   JAKARTA – Dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), terdapat pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang untuk saat ini belum diperlukan. Apalagi hal tersebut berbanding terbalik dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengembangkan poros maritim, sehingga proyek yang menelan dana sekira Rp200 triliun ditunda. "Sudah berulang-ulang saya bilang, untuk saat ini belum diperlukan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (6/11/2014). Walaupun sudah ada peraturan presiden, namun hal tersebut bukan sebagai kewajiban menjalan proyek tersebut. Perpres tersebut hanya pembentukan badan. "Itu bukan perpres untuk melaksanakan itu badannya, kalau enggak diapa-apain juga enggak apa-apa, juga enggak ada utang itu," sebutnya. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK tidak anti dengan mega proyek yang dicanangkan oleh Presiden SBY tersebut, apalagi dengan program MP3EI. "Kita enggak anti MP3EI kita lanjutkan proyek-proyek MP3EI yang bermanfaat untuk masyarakat banyak," tukasnya.   JAKARTA – Dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), terdapat pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang untuk saat ini belum diperlukan. Apalagi hal tersebut berbanding terbalik dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengembangkan poros maritim, sehingga proyek yang menelan dana sekira Rp200 triliun ditunda. "Sudah berulang-ulang saya bilang, untuk saat ini belum diperlukan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (6/11/2014). Walaupun sudah ada peraturan presiden, namun hal tersebut bukan sebagai kewajiban menjalan proyek tersebut. Perpres tersebut hanya pembentukan badan. "Itu bukan perpres untuk melaksanakan itu badannya, kalau enggak diapa-apain juga enggak apa-apa, juga enggak ada utang itu," sebutnya. Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK tidak anti dengan mega proyek yang dicanangkan oleh Presiden SBY tersebut, apalagi dengan program MP3EI. "Kita enggak anti MP3EI kita lanjutkan proyek-proyek MP3EI yang bermanfaat untuk masyarakat banyak," tukasnya.