Ignasius Jonan mengaku bisa gila jika dirinya dalam satu hari harus mengeluarkan izin investasi sebanyak 2.000 lembar.https://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064424/jonan-mengaku-bisa-lebih-dari-gila-urus-investasiidhttps://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064424/jonan-mengaku-bisa-lebih-dari-gila-urus-investasihttps://economy.okezone.com/read/2014/11/12/320/1064424/jonan-mengaku-bisa-lebih-dari-gila-urus-investasiRabu 12 November 2014 13:43 WIBDani Jumadil AkhirJonan Mengaku Bisa Lebih dari Gila Urus Investasi (Ilustrasi: Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/11/12/320/1064424/jonan-mengaku-bisa-lebih-dari-gila-urus-investasi-AwEn4tI3TG.jpg JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku bisa gila jika dirinya dalam satu hari harus mengeluarkan izin investasi sebanyak 2.000 lembar. Perizinan investasi di kementerian ini meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, kereta api maupun pembangunan lainnya. "Berapa izin yang kami terbitkan dalam sehari? Ada 2.000 lembar perizinan yang harus dikeluarkan. Saya beritahukan staf saya ini lebih dari gila, kita tidak cukup dibayar untuk keluarkan 2.000 izin tiap hari," cetus Jonan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014).  <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/30/16978/105770_medium.jpg"  width="100%" /> Untuk itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, pihaknya akan memudahkan perizinan investasi untuk membantu para investor masuk ke Indonesia. "Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada maka kami akan berikan perizinan secepat mungkin," jelasnya. Jonan menegaskan, dirinya menargetkan mempercepat perizinan dari 30 hari menjadi maksimal tujuh hari dan minimal dua pekan. Saat ini, kata Jonan pihaknya sedang memperbaiki regulasi dan perizinan pembangunan bandara, pelabuhan, kereta api, perkapalan di daerah sampai aturan lisensi kru pesawat. "Kami berusaha mempersempit waktu prosesnya. Kami akan finalisasi aturan perizinan Minggu depan," tegasnya. Tidak hanya masalah perizinan, memang pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Perhubungan juga keterbatasan dana. Untuk itu perlu kerjasama dengan investor swasta melalui skema public privat partnership (PPP). "Contohnya, pelabuhan Cilamaya punya banyak potensi ekonomi. Tapi apakah perlu dibangun dengan APBN atau swasta, ini yang menjadi pertanyaan, karena Presiden Jokowi ke depan juga ingin membangun lagi 24 pelabuhan. Sebenarnya kalau mau pakai APBN, ya harus proyek di daerah yang belum berkembang," pungkasnya. JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku bisa gila jika dirinya dalam satu hari harus mengeluarkan izin investasi sebanyak 2.000 lembar. Perizinan investasi di kementerian ini meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, kereta api maupun pembangunan lainnya. "Berapa izin yang kami terbitkan dalam sehari? Ada 2.000 lembar perizinan yang harus dikeluarkan. Saya beritahukan staf saya ini lebih dari gila, kita tidak cukup dibayar untuk keluarkan 2.000 izin tiap hari," cetus Jonan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (12/11/2014).  <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/10/30/16978/105770_medium.jpg"  width="100%" /> Untuk itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, pihaknya akan memudahkan perizinan investasi untuk membantu para investor masuk ke Indonesia. "Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada maka kami akan berikan perizinan secepat mungkin," jelasnya. Jonan menegaskan, dirinya menargetkan mempercepat perizinan dari 30 hari menjadi maksimal tujuh hari dan minimal dua pekan. Saat ini, kata Jonan pihaknya sedang memperbaiki regulasi dan perizinan pembangunan bandara, pelabuhan, kereta api, perkapalan di daerah sampai aturan lisensi kru pesawat. "Kami berusaha mempersempit waktu prosesnya. Kami akan finalisasi aturan perizinan Minggu depan," tegasnya. Tidak hanya masalah perizinan, memang pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Perhubungan juga keterbatasan dana. Untuk itu perlu kerjasama dengan investor swasta melalui skema public privat partnership (PPP). "Contohnya, pelabuhan Cilamaya punya banyak potensi ekonomi. Tapi apakah perlu dibangun dengan APBN atau swasta, ini yang menjadi pertanyaan, karena Presiden Jokowi ke depan juga ingin membangun lagi 24 pelabuhan. Sebenarnya kalau mau pakai APBN, ya harus proyek di daerah yang belum berkembang," pungkasnya.