Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru mengubah kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka penurunan harga minyak dunia.https://economy.okezone.com/read/2014/12/26/19/1084294/pemerintah-diimbau-tak-buru-buru-ubah-kebijakan-bbmidhttps://economy.okezone.com/read/2014/12/26/19/1084294/pemerintah-diimbau-tak-buru-buru-ubah-kebijakan-bbmhttps://economy.okezone.com/read/2014/12/26/19/1084294/pemerintah-diimbau-tak-buru-buru-ubah-kebijakan-bbmJum'at 26 Desember 2014 23:08 WIBRaisa AdilaPemerintah Diimbau Tak Buru-Buru Ubah Kebijakan BBM (Foto : Okezone)https://img.okezone.com/content/2014/12/26/19/1084294/pemerintah-diimbau-tak-buru-buru-ubah-kebijakan-bbm-H3HaZc1Mot.jpg JAKARTA - Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru dalam mengubah kebijakan. Hal ini terkait dengan kebijakan soal Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka penurunan harga minyak dunia. "Jangan buru-buru merubah kebijakan. Harus dikaji lebih dalam lagi," kata pengamat ekonomi Purbaya Sadewa saat dihubungi Okezone, Jumat (26/12/2014). Purbaya menambahkan, pemberian subsidi tetap bisa saja melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut pernah dikatakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/24/17363/108164_medium.jpg"  width="100%" /> Sesuai dengan konstitusi, di Indonesia tidak boleh memakai mekanisme pasar untuk harga mineral, batu bara dan gas. Sementara, dengan penerapan subsidi tetap, berarti harga BBM bersubsidi nantinya akan mengikuti mekanisme pasar. "Dulu kalau tidak salah Menkeu pernah mengatakan seperti itu. Kemudian Ketua MK juga bilang bisa melanggar," ungkap Purbaya. Sebagai tambahan informasi, pemerintah akan memberikan 3 opsi dalam kebijakan BBM. Salah satunya adalah penerapan subsidi tetap yang akan membuat harga BBM menjadi naik turun seperti harga Pertamax. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMS8yNS80LzU3NDg3LzM5MDg2MjQ1MjcwMDE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> JAKARTA - Pemerintah diharapkan tidak terburu-buru dalam mengubah kebijakan. Hal ini terkait dengan kebijakan soal Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka penurunan harga minyak dunia. "Jangan buru-buru merubah kebijakan. Harus dikaji lebih dalam lagi," kata pengamat ekonomi Purbaya Sadewa saat dihubungi Okezone, Jumat (26/12/2014). Purbaya menambahkan, pemberian subsidi tetap bisa saja melanggar konstitusi. Sebab, hal tersebut pernah dikatakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/24/17363/108164_medium.jpg"  width="100%" /> Sesuai dengan konstitusi, di Indonesia tidak boleh memakai mekanisme pasar untuk harga mineral, batu bara dan gas. Sementara, dengan penerapan subsidi tetap, berarti harga BBM bersubsidi nantinya akan mengikuti mekanisme pasar. "Dulu kalau tidak salah Menkeu pernah mengatakan seperti itu. Kemudian Ketua MK juga bilang bisa melanggar," ungkap Purbaya. Sebagai tambahan informasi, pemerintah akan memberikan 3 opsi dalam kebijakan BBM. Salah satunya adalah penerapan subsidi tetap yang akan membuat harga BBM menjadi naik turun seperti harga Pertamax. <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNC8xMS8yNS80LzU3NDg3LzM5MDg2MjQ1MjcwMDE=" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>