Pelepasan harga premium ke harga pasar dinilai Indonesian Corruption Watch (ICW) berpotensi melanggar konstitusi. https://economy.okezone.com/read/2015/01/06/19/1088605/harga-premium-solar-bisa-jadi-celah-korupsiidhttps://economy.okezone.com/read/2015/01/06/19/1088605/harga-premium-solar-bisa-jadi-celah-korupsihttps://economy.okezone.com/read/2015/01/06/19/1088605/harga-premium-solar-bisa-jadi-celah-korupsiSelasa 06 Januari 2015 16:41 WIBPrabawati Sriningrum Harga Premium & Solar Bisa Jadi Celah Korupsi. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/01/06/19/1088605/harga-premium-solar-bisa-jadi-celah-korupsi-9Flgn1nlbq.jpg JAKARTA - Pelepasan harga premium dan Elpiji 12 kilogram (kg) ke harga pasar dinilai Indonesian Corruption Watch (ICW) berpotensi melanggar konstitusi. Selain itu, berdasarkan perhitungan ICW, penetapan harga BBM dan Elpiji 12 kg untuk bulan Januari 2015 diindikasikan lebih mahal dari harga seharusnya. "Menjadi pertanyaan ke Pemerintah, apakah ini karena ketidaksengajaan atau ketidak hati-hatian dalam perhitungan. Karena, adanya indikasi pemahalan sebesar Rp2,479 triliun bisa menjadi celah penyimpangan korupsi," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Selasa (6/1/2015). <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wMS8wMS8yMi81ODE1My8zOTY3NDc4OTI5MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Selain itu, hal ini akan meniadakan proses pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. "Kondisi ini jelas akan bertentangan dengan semangat perbaikan dan reformasi pengelolaan migas, yang disampaikan pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK)," ujar dia. Apalagi menurut Firdaus, ekspektasi masyarakat terhadap Pemerintahan sekarang begitu besar. "Namun yang dikhawatirkan sikap kritis masyarakat menjadi hilang. Lantaran, terlalu mengelu-elukan Pemerintah," tutur dia. JAKARTA - Pelepasan harga premium dan Elpiji 12 kilogram (kg) ke harga pasar dinilai Indonesian Corruption Watch (ICW) berpotensi melanggar konstitusi. Selain itu, berdasarkan perhitungan ICW, penetapan harga BBM dan Elpiji 12 kg untuk bulan Januari 2015 diindikasikan lebih mahal dari harga seharusnya. "Menjadi pertanyaan ke Pemerintah, apakah ini karena ketidaksengajaan atau ketidak hati-hatian dalam perhitungan. Karena, adanya indikasi pemahalan sebesar Rp2,479 triliun bisa menjadi celah penyimpangan korupsi," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas di Jakarta, Selasa (6/1/2015). <iframe width="100%" height="340" src="http://video.okezone.com/embed/MjAxNS8wMS8wMS8yMi81ODE1My8zOTY3NDc4OTI5MDAx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Selain itu, hal ini akan meniadakan proses pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. "Kondisi ini jelas akan bertentangan dengan semangat perbaikan dan reformasi pengelolaan migas, yang disampaikan pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK)," ujar dia. Apalagi menurut Firdaus, ekspektasi masyarakat terhadap Pemerintahan sekarang begitu besar. "Namun yang dikhawatirkan sikap kritis masyarakat menjadi hilang. Lantaran, terlalu mengelu-elukan Pemerintah," tutur dia.