Program pembangunan rumah di kawasan perbatasan oleh Jokowi-JK dinilai salah fokus. Apa pasal?https://economy.okezone.com/read/2015/01/12/470/1091005/program-perumahan-jokowi-dinilai-salah-fokusidhttps://economy.okezone.com/read/2015/01/12/470/1091005/program-perumahan-jokowi-dinilai-salah-fokushttps://economy.okezone.com/read/2015/01/12/470/1091005/program-perumahan-jokowi-dinilai-salah-fokusSenin 12 Januari 2015 13:21 WIBMeutia Febrina AnugrahProgram Perumahan Jokowi Dinilai Salah Fokus (Foto : Ilustrasi/Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/01/12/470/1091005/program-perumahan-jokowi-dinilai-salah-fokus-74lvqyRx6I.jpg JAKARTA - Pembangunan rumah di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan Jokowi-JK. Namun, menurut Pengamat Properti dari Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, langkah Jokowi ini dinilai salah fokus. Apa pasal? "Itu (pembangunan rumah di daerah perbatasan) salah fokus. Harusnya Jokowi buat peta perumahan dulu, kalau tidak salah sasaran jadinya," kata dia kepada Okezone, Senin (12/1/2015). Menurut dia, harusnya pemerintah melalui Kementerian PUPR memiliki data terlebih dahulu terkait kawasan mana yang akan diprioritaskan dalam membangun perumahan untuk rakyat. "Ini dilakukan supaya tidak salah sasaran dan hanya fokus pada pembangunan fisik tapi juga harus sesuai dengan permintaan dari masing-masing wilayah," ujar dia. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/24/17362/108159_medium.jpg"  width="100%" /> Ali mengungkapkan, memang selama ini pemerintah belum memiliki data pasti terkait daerah dengan jumlah kebutuhan rumah (backlog) terbesar. Namun, berdasarkan data dari IPW, kebutuhan rumah terbesar saat ini ada di Banten dan Jawa Barat. "Perkiraan kami Jabar dan Banten memiliki backlog yang terbesar," ungkapnya. Seperti diketahui sebagai bagian dari program Nawa Cita, pada 2015 Presiden Joko Widodo menargetkan bakal membangun 1 juta rumah dengan prioritas pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia. Penyediaan rumah ini nantinya bakal diperuntukkan bagi aparatur negara dan aparat keamanan (TNI/Polri) yang bertugas di kawasan perbatasan, dan sebagian pula diperuntukkan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dianggap tertinggal dibanding negara tetangga. JAKARTA - Pembangunan rumah di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan Jokowi-JK. Namun, menurut Pengamat Properti dari Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, langkah Jokowi ini dinilai salah fokus. Apa pasal? "Itu (pembangunan rumah di daerah perbatasan) salah fokus. Harusnya Jokowi buat peta perumahan dulu, kalau tidak salah sasaran jadinya," kata dia kepada Okezone, Senin (12/1/2015). Menurut dia, harusnya pemerintah melalui Kementerian PUPR memiliki data terlebih dahulu terkait kawasan mana yang akan diprioritaskan dalam membangun perumahan untuk rakyat. "Ini dilakukan supaya tidak salah sasaran dan hanya fokus pada pembangunan fisik tapi juga harus sesuai dengan permintaan dari masing-masing wilayah," ujar dia. <img src="http://i.okezone.tv/photos/2014/11/24/17362/108159_medium.jpg"  width="100%" /> Ali mengungkapkan, memang selama ini pemerintah belum memiliki data pasti terkait daerah dengan jumlah kebutuhan rumah (backlog) terbesar. Namun, berdasarkan data dari IPW, kebutuhan rumah terbesar saat ini ada di Banten dan Jawa Barat. "Perkiraan kami Jabar dan Banten memiliki backlog yang terbesar," ungkapnya. Seperti diketahui sebagai bagian dari program Nawa Cita, pada 2015 Presiden Joko Widodo menargetkan bakal membangun 1 juta rumah dengan prioritas pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia. Penyediaan rumah ini nantinya bakal diperuntukkan bagi aparatur negara dan aparat keamanan (TNI/Polri) yang bertugas di kawasan perbatasan, dan sebagian pula diperuntukkan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dianggap tertinggal dibanding negara tetangga.