<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Dibentuk Ditjen Baru Atur Urusan Pemerintahan Desa</title><description>Namun ada pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mengatur urusan pemerintahan desa.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2015/01/13/470/1091613/dibentuk-ditjen-baru-atur-urusan-pemerintahan-desa</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2015/01/13/470/1091613/dibentuk-ditjen-baru-atur-urusan-pemerintahan-desa"/><item><title>Dibentuk Ditjen Baru Atur Urusan Pemerintahan Desa</title><link>https://economy.okezone.com/read/2015/01/13/470/1091613/dibentuk-ditjen-baru-atur-urusan-pemerintahan-desa</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2015/01/13/470/1091613/dibentuk-ditjen-baru-atur-urusan-pemerintahan-desa</guid><pubDate>Selasa 13 Januari 2015 14:57 WIB</pubDate><dc:creator>Dani Jumadil Akhir</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/01/13/470/1091613/dibentuk-ditjen-baru-atur-urusan-pemerintahan-desa-4n3QoBSnlb.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Dibentuk Ditjen Baru Atur Urusan Pemerintahan Desa (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/01/13/470/1091613/dibentuk-ditjen-baru-atur-urusan-pemerintahan-desa-4n3QoBSnlb.jpg</image><title>Dibentuk Ditjen Baru Atur Urusan Pemerintahan Desa (Foto: Okezone)</title></images><description>
JAKARTA &amp;ndash; Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa pembangunan desa akan diserahkan kepada dua kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menjelaskan, dalam rapat diputuskan hal-hal terkait pemerintahan desa yang selama ini rutin berjalan tetap dilaksanakan Kemendagri. Namun ada pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mengatur urusan pemerintahan desa.
&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2014/11/05/17076/106367_medium.jpg&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
&quot;Hal-hal terkait perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan hal-hal lain dikerjakan oleh Kementerian Desa dengan satu ditjen yang menangani masalah itu,&quot; katanya di Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Nantinya, Kementerian PAN dan RB bersama Sekretaris Kabinet segera menyiapkan peraturan presiden terkait penataan struktur kementerian dan lembaga negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ratas hanya membahas masalah urusan desa, tidak ada yang lain.

&amp;ldquo;Untuk itu, karena saat sidang kabinet sudah saya berikan Pak Wapres untuk menyelesaikan masalah ini sementara saya minta Wapres untuk menyampaikan,&amp;rdquo; paparnya.
</description><content:encoded>
JAKARTA &amp;ndash; Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa pembangunan desa akan diserahkan kepada dua kementerian yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menjelaskan, dalam rapat diputuskan hal-hal terkait pemerintahan desa yang selama ini rutin berjalan tetap dilaksanakan Kemendagri. Namun ada pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mengatur urusan pemerintahan desa.
&amp;lt;img src=&quot;http://i.okezone.tv/photos/2014/11/05/17076/106367_medium.jpg&quot;&amp;nbsp; width=&quot;100%&quot; /&amp;gt;
&quot;Hal-hal terkait perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan hal-hal lain dikerjakan oleh Kementerian Desa dengan satu ditjen yang menangani masalah itu,&quot; katanya di Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Nantinya, Kementerian PAN dan RB bersama Sekretaris Kabinet segera menyiapkan peraturan presiden terkait penataan struktur kementerian dan lembaga negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ratas hanya membahas masalah urusan desa, tidak ada yang lain.

&amp;ldquo;Untuk itu, karena saat sidang kabinet sudah saya berikan Pak Wapres untuk menyelesaikan masalah ini sementara saya minta Wapres untuk menyampaikan,&amp;rdquo; paparnya.
</content:encoded></item></channel></rss>
