Pemerintah menetapkan pengalokasian beras raskin untuk masyarakat tidak mampu sebesar 15 kilogram (kg) per keluarga setiap bulannya.https://economy.okezone.com/read/2015/01/14/320/1092345/pemerintah-beri-15-kg-raskin-per-keluargaidhttps://economy.okezone.com/read/2015/01/14/320/1092345/pemerintah-beri-15-kg-raskin-per-keluargahttps://economy.okezone.com/read/2015/01/14/320/1092345/pemerintah-beri-15-kg-raskin-per-keluargaRabu 14 Januari 2015 19:29 WIBHendra KusumaPemerintah Beri 15 Kg Raskin per Keluarga (Ilustrasi: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/01/14/320/1092345/pemerintah-beri-15-kg-raskin-per-keluarga-IUhFOEqNz9.jpg JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah menetapkan pengalokasian beras raskin untuk masyarakat tidak mampu sebesar 15 kilogram (kg) per keluarga setiap bulannya, dengan biaya tebusannya Rp1.600 per kg. "Sekarang 15,5 juta keluarga penerima manfaat," kata Khofifah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/1/2015). Khofifah menambahkan, untuk pendistribusiannya pemerintah akan menggunakan stok beras yang masih ada di Januari dan Februari melalui Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).  <img src="http://i.okezone.tv/photos/2013/07/07/10479/65376_medium.jpg"  width="100%" /> "Jadi penerima KKS itu adalah penerima raskin," tambahnya. Lanjut Khofifah, pemerintah sendiri telah menganggarkan subsidi beras ini sekira Rp18,8 triliun. Dirinya pun berharap kepada Perum Bulog yang merupakan BUMN beras bisa mengontrol proses pengalokasian raskin dengan baik. "Makanya saya sampaikan ke Kemendagri, di setiap kantor desa ditempel. Penerima Bulog diharapkan bisa mengontrol dan memberikan barcode, kalau sudah ada barcode menjadi bagus," tukas dia. JAKARTA - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah menetapkan pengalokasian beras raskin untuk masyarakat tidak mampu sebesar 15 kilogram (kg) per keluarga setiap bulannya, dengan biaya tebusannya Rp1.600 per kg. "Sekarang 15,5 juta keluarga penerima manfaat," kata Khofifah di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/1/2015). Khofifah menambahkan, untuk pendistribusiannya pemerintah akan menggunakan stok beras yang masih ada di Januari dan Februari melalui Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).  <img src="http://i.okezone.tv/photos/2013/07/07/10479/65376_medium.jpg"  width="100%" /> "Jadi penerima KKS itu adalah penerima raskin," tambahnya. Lanjut Khofifah, pemerintah sendiri telah menganggarkan subsidi beras ini sekira Rp18,8 triliun. Dirinya pun berharap kepada Perum Bulog yang merupakan BUMN beras bisa mengontrol proses pengalokasian raskin dengan baik. "Makanya saya sampaikan ke Kemendagri, di setiap kantor desa ditempel. Penerima Bulog diharapkan bisa mengontrol dan memberikan barcode, kalau sudah ada barcode menjadi bagus," tukas dia.