Banggar DPR meminta pemerintah bijak menggeser anggaran untuk keperluan Kementerian Koordinator (Kemenko) Polhukam.https://economy.okezone.com/read/2015/02/10/20/1103985/anggaran-pembelian-kapal-dibebankan-ke-tniidhttps://economy.okezone.com/read/2015/02/10/20/1103985/anggaran-pembelian-kapal-dibebankan-ke-tnihttps://economy.okezone.com/read/2015/02/10/20/1103985/anggaran-pembelian-kapal-dibebankan-ke-tniSelasa 10 Februari 2015 17:44 WIBRaisa AdilaAnggaran Pembelian Kapal Dibebani ke TNi (Ilustrasi: Reuters)https://img.okezone.com/content/2015/02/10/20/1103985/anggaran-pembelian-kapal-dibebankan-ke-tni-tlaibdDSKD.jpg JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah bijak menggeser anggaran untuk keperluan Kementerian Koordinator (Kemenko) Polhukam. Hal ini terkait tidak disetujuinya usulan tambahan anggaran untuk Kementerian tersebut. "Saya kira pemerintah pasti bijak untuk geser menggeser anggaran," kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR Jakarta, Selasa (10/2/2015). Meski demikian, Supit mengatakan kebijakan tersebut tetap harus dibicarakan lagi dengan pihak banggar. Sehingga ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR. "Kalau ada kebijakan relokasi anggaran tetap akan dibicarakan dengan banggar. Kita punya space anggaran," jelas dia. Seperti yang diketahui, pihak Banggar menolak usulan Menko Polhukam dalam menambah anggaran Rp726 miliar di kementeriannya. Angka tersebut dikatakan untuk pembelian kapal-kapal Bakamla. Namun, Supit mengatakan untuk pembelian kapal dianggap dapat ditalangi dari anggaran yang diberikan untuk TNI. Jika pun kurang, pemerintah diharap dapat bijak menggeser anggaran. "Saya kira memang sudah tercover dari anggaran yang kita berikan pada TNI hampir Rp5 triliun lebih. Di antaranya dalam rangka memback up program yang direncanakan itu," kata Supit. JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah bijak menggeser anggaran untuk keperluan Kementerian Koordinator (Kemenko) Polhukam. Hal ini terkait tidak disetujuinya usulan tambahan anggaran untuk Kementerian tersebut. "Saya kira pemerintah pasti bijak untuk geser menggeser anggaran," kata Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR Jakarta, Selasa (10/2/2015). Meski demikian, Supit mengatakan kebijakan tersebut tetap harus dibicarakan lagi dengan pihak banggar. Sehingga ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR. "Kalau ada kebijakan relokasi anggaran tetap akan dibicarakan dengan banggar. Kita punya space anggaran," jelas dia. Seperti yang diketahui, pihak Banggar menolak usulan Menko Polhukam dalam menambah anggaran Rp726 miliar di kementeriannya. Angka tersebut dikatakan untuk pembelian kapal-kapal Bakamla. Namun, Supit mengatakan untuk pembelian kapal dianggap dapat ditalangi dari anggaran yang diberikan untuk TNI. Jika pun kurang, pemerintah diharap dapat bijak menggeser anggaran. "Saya kira memang sudah tercover dari anggaran yang kita berikan pada TNI hampir Rp5 triliun lebih. Di antaranya dalam rangka memback up program yang direncanakan itu," kata Supit.