<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>DPR Akhirnya Setujui APBN-Perubahan Pemerintahan Jokowi</title><description>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati APBN-Perubahan tahun 2015.</description><link>https://economy.okezone.com/read/2015/02/13/20/1105623/dpr-akhirnya-setujui-apbn-perubahan-pemerintahan-jokowi</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2015/02/13/20/1105623/dpr-akhirnya-setujui-apbn-perubahan-pemerintahan-jokowi"/><item><title>DPR Akhirnya Setujui APBN-Perubahan Pemerintahan Jokowi</title><link>https://economy.okezone.com/read/2015/02/13/20/1105623/dpr-akhirnya-setujui-apbn-perubahan-pemerintahan-jokowi</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2015/02/13/20/1105623/dpr-akhirnya-setujui-apbn-perubahan-pemerintahan-jokowi</guid><pubDate>Jum'at 13 Februari 2015 21:16 WIB</pubDate><dc:creator>Hendra Kusuma</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2015/02/13/20/1105623/dpr-akhirnya-setujui-apbn-perubahan-pemerintahan-jokowi-pAqqgB8OiU.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Situasi Banggar DPR (Ilustrasi : Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2015/02/13/20/1105623/dpr-akhirnya-setujui-apbn-perubahan-pemerintahan-jokowi-pAqqgB8OiU.jpg</image><title>Situasi Banggar DPR (Ilustrasi : Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati APBN-Perubahan tahun 2015. Meskipun menuai banyak interupsi, namun kesepakatan tetap tercapai dengan baik.

Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menjabarkan hasil Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah mengenai APBN-Perubahan 2015. Ketua Rapat Paripurna DPR, Taufik Kurniawan, tidak banyak memberikan kata sambutan. Dirinya pun langsung melemparkan kata kesepakatan kepada para anggota DPR.
&quot;Hampir 3,5 jam sudah kita catat, kami akan menanyakan apakah pembahasan RUU APBNP Tahun 2015 dapat disetujui?&quot; kata Taufik di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Jumat (13/2/2015).
&quot;Setuju, yes,&quot; sorak para anggota DPR.
Meski telah menyetujui, interupsi beberapa anggota lebih kepada masukan-masukan untuk pemerintah dalam menjalan APBN-Perubahan Tahun 2015. Seperti Anggota DPR Budi Jayastri dari Fraksi PAN yang mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam merealisasikan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN).

&quot;Perhatikan PMN terhadap lebih dari sejumlah BUMN, maka dengan kehati-hatian, yang pertama sebelum dilakukan eksekusi pelaksanaan dilakukan audit business plan oleh BPK, kedua kita meminta agar fungsi pencegahan oleh KPK sejak awal,&quot; pungkas dia. (mrt)

</description><content:encoded>JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati APBN-Perubahan tahun 2015. Meskipun menuai banyak interupsi, namun kesepakatan tetap tercapai dengan baik.

Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menjabarkan hasil Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah mengenai APBN-Perubahan 2015. Ketua Rapat Paripurna DPR, Taufik Kurniawan, tidak banyak memberikan kata sambutan. Dirinya pun langsung melemparkan kata kesepakatan kepada para anggota DPR.
&quot;Hampir 3,5 jam sudah kita catat, kami akan menanyakan apakah pembahasan RUU APBNP Tahun 2015 dapat disetujui?&quot; kata Taufik di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Jumat (13/2/2015).
&quot;Setuju, yes,&quot; sorak para anggota DPR.
Meski telah menyetujui, interupsi beberapa anggota lebih kepada masukan-masukan untuk pemerintah dalam menjalan APBN-Perubahan Tahun 2015. Seperti Anggota DPR Budi Jayastri dari Fraksi PAN yang mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam merealisasikan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN).

&quot;Perhatikan PMN terhadap lebih dari sejumlah BUMN, maka dengan kehati-hatian, yang pertama sebelum dilakukan eksekusi pelaksanaan dilakukan audit business plan oleh BPK, kedua kita meminta agar fungsi pencegahan oleh KPK sejak awal,&quot; pungkas dia. (mrt)

</content:encoded></item></channel></rss>
