Sekira 60 persen daerah otonomi baru dikatakan tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).https://economy.okezone.com/read/2015/02/23/320/1109257/minimnya-pendapatan-daerah-jadi-masalah-ekonomi-lokalidhttps://economy.okezone.com/read/2015/02/23/320/1109257/minimnya-pendapatan-daerah-jadi-masalah-ekonomi-lokalhttps://economy.okezone.com/read/2015/02/23/320/1109257/minimnya-pendapatan-daerah-jadi-masalah-ekonomi-lokalSenin 23 Februari 2015 12:25 WIBRaisa AdilaMinimnya Pendapatan Daerah Jadi Masalah Ekonomi Lokal (Ilustrasi: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/02/23/320/1109257/minimnya-pendapatan-daerah-jadi-masalah-ekonomi-lokal-4i4n81i59B.jpg JAKARTA - Sekira 60 persen daerah otonomi baru dikatakan tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal hingga saat ini sudah banyak bermunculan otonomi baru tersebut. "Hanya 60 persen daerah otonomi baru itu tidak mampu mencapai PAD," ungkap Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo di kantor BKPM, Senin (23/2/2015). Menurutnya, ketidakmampuan tersebut akan mengakibatkan permasalahan terhadap perekonomian daerah. Terlebih lagi sebenarnya, persyaratan otonomi baru salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan asli daerah. "Mereka terbatas anggarannya tapi kewenangannya pun inginnya sama," kata dia. Thahjo menambahkan, banyak orang lebih senang menjadi kepala tikus daripada buntut gajah. Hal ini berakibat banyak bermunculan otonomi baru. "Banyak yang senang jadi kepala tikus. Kalah pilkada, pecah otonomi yang penting jadi kepala daerah," ucap dia. JAKARTA - Sekira 60 persen daerah otonomi baru dikatakan tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal hingga saat ini sudah banyak bermunculan otonomi baru tersebut. "Hanya 60 persen daerah otonomi baru itu tidak mampu mencapai PAD," ungkap Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo di kantor BKPM, Senin (23/2/2015). Menurutnya, ketidakmampuan tersebut akan mengakibatkan permasalahan terhadap perekonomian daerah. Terlebih lagi sebenarnya, persyaratan otonomi baru salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan asli daerah. "Mereka terbatas anggarannya tapi kewenangannya pun inginnya sama," kata dia. Thahjo menambahkan, banyak orang lebih senang menjadi kepala tikus daripada buntut gajah. Hal ini berakibat banyak bermunculan otonomi baru. "Banyak yang senang jadi kepala tikus. Kalah pilkada, pecah otonomi yang penting jadi kepala daerah," ucap dia.