Pasalnya saat ini kajian masih berada di pihak asing (Jepang), Japan International Cooperation (JICA).https://economy.okezone.com/read/2015/03/28/320/1125696/jokowi-perlu-segera-putuskan-nasib-pelabuhan-cilamayaidhttps://economy.okezone.com/read/2015/03/28/320/1125696/jokowi-perlu-segera-putuskan-nasib-pelabuhan-cilamayahttps://economy.okezone.com/read/2015/03/28/320/1125696/jokowi-perlu-segera-putuskan-nasib-pelabuhan-cilamayaSabtu 28 Maret 2015 14:29 WIBKurniasih Miftakhul JannahIlustrasi pelabuhan. (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2015/03/28/320/1125696/jokowi-perlu-segera-putuskan-nasib-pelabuhan-cilamaya-W6fIUTapWk.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta turun tangan mengatasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Pasalnya saat ini kajian masih berada di pihak asing (Jepang), Japan International Cooperation (JICA). Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, menilai bahwa jika kajian tersebut masih berada di tangan asing, maka Indonesia ibarat negara yang tidak berdaulat. "Kalau hanya satu saja kriteria yang jadi pertimbangan, kita seperti tidak punya negara. Kemana Presiden? Kemana Menko Perekonomian?," ucapnya, di Jakarta, Sabtu (28/3/2015). Menurutnya Jokowi harus segera menyerahkan proyek tersebut pada pihak pemerintah atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam memimpin kajian mengenai pembangunan pelabuhan. "Kalau kajian hanya dilakukan asing, kita seperti tidak punya kedaulatan. Pak Jokowi harus lead untuk Bappenas memimpin kajian ini," sebutnya. "Untuk pindah ini perlu ada peran pemerintah yang dominan, tidak hanya menyerahkan ke JICA. Karena kepentingannya hanya bisnis Jepang dan industri otomotif produk Jepang yang membonceng di sana," tandasnya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta turun tangan mengatasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya. Pasalnya saat ini kajian masih berada di pihak asing (Jepang), Japan International Cooperation (JICA). Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara, menilai bahwa jika kajian tersebut masih berada di tangan asing, maka Indonesia ibarat negara yang tidak berdaulat. "Kalau hanya satu saja kriteria yang jadi pertimbangan, kita seperti tidak punya negara. Kemana Presiden? Kemana Menko Perekonomian?," ucapnya, di Jakarta, Sabtu (28/3/2015). Menurutnya Jokowi harus segera menyerahkan proyek tersebut pada pihak pemerintah atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam memimpin kajian mengenai pembangunan pelabuhan. "Kalau kajian hanya dilakukan asing, kita seperti tidak punya kedaulatan. Pak Jokowi harus lead untuk Bappenas memimpin kajian ini," sebutnya. "Untuk pindah ini perlu ada peran pemerintah yang dominan, tidak hanya menyerahkan ke JICA. Karena kepentingannya hanya bisnis Jepang dan industri otomotif produk Jepang yang membonceng di sana," tandasnya.